Kapolres: Anggota Polres Banjarbaru bukan “Superman” tapi Super Team - ANTARA News Kalimantan Selatan
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Banjarbaru (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru, Polda Kalimantan Selatan AKBP Pius X Febry Aceng Loda menegaskan seluruh anggota bukan "Superman" yang bekerja sendiri, melainkan "super team" yang harus mengedepankan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas kepolisian.
"Di Polres Banjarbaru tidak ada Superman, tetapi yang ada adalah super team. Kita bekerja dengan semangat gotong royong sesuai motto Kota Banjarbaru, Gawi Sabarataan atau bekerja bersama-sama," kata Pius di Banjarbaru, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan kapolres pada pisah sambut Kasat Resnarkoba yang sebelumnya dijabat AKP Ahmad Denny Juniansyah yang pindah tugas menjadi Kasat Reskrim Polres Tapin digantikan AKP Dede Suprianto.
Menurut kapolres, semangat kerja bersama itu penting agar seluruh tugas kepolisian dapat dilaksanakan secara optimal, termasuk dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Banjarbaru.
Pius menegaskan, seluruh jajaran Polres Banjarbaru memiliki komitmen kuat memberantas peredaran narkoba yang dibuktikan pengungkapan kasus besar kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 10 kilogram dan 12 kilogram.
"Kami mengapresiasi prestasi AKP Denny selama bertugas di Polres Banjarbaru, terutama mengungkap kasus kepemilikan sabu-sabu dengan barang bukti masing-masing seberat 10 kilogram dan 12 kilogram beberapa waktu lalu," ucap Pius.
Pius juga mengingatkan AKP Denny atas jabatan baru yang harus menjadi kesempatan terus meningkatkan kemampuan dan prestasi, sekaligus momentum untuk lebih berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan, terutama berkaitan penegakan hukum.
"Jabatan Kasat Reskrim merupakan batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Tetapi harus waspada sebelum mengambil tindakan, hati-hati apalagi berkaitan dengan penegakan hukum karena dapat menjadi keluhan masyarakat," ujarnya mengingatkan.
Baca juga: Kapolda Kalsel kukuhkan taruna Akpol kaka asuh siswa Sekolah Rakyat
Kapolres meminta setiap perkara yang ditangani dianalisis dan dievaluasi teknis maupun taktis agar proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan, tuntas, serta tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Sementara itu, kepada AKP Dede yang mendapat amanah sebagai Kasat Resnarkoba Polres Banjarbaru, Pius menegaskan jabatan merupakan bentuk penghargaan sekaligus kepercayaan pimpinan.
Ia meminta AKP Dede melanjutkan prestasi yang telah diraih sebelumnya dalam pengungkapan kasus narkoba serta memperkuat kinerja jajaran Satresnarkoba dalam memberantas peredaran narkotika.
"Jabatan baru sebagai Kasatres Narkoba merupakan penghargaan. Lanjutkan prestasi sebelumnya dalam mengungkap kasus narkoba bekerja sama profesional dengan anggota dan mengesampingkan kepentingan maupun ego pribadi," pesannya.
Ditambahkan kapolres, tidak boleh ada ego sentris dalam pelaksanaan tugas karena keberhasilan Polri merupakan hasil kerja bersama yang diemban seluruh personel sehingga semangat Tribrata Polri berjalan dengan baik.
"Kami minta soliditas dan semangat kebersamaan seluruh personel terus dijaga sehingga Polres Banjarbaru mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat serta mewujudkan Kota Banjarbaru yang damai, aman dan nyaman," katanya.
Pewarta: Yose Rizal
Editor : Firman
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Polairud mengevakuasi Ibu hamil dari pulau terpencil di Manggarai Barat
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Polairud mengevakuasi Ibu hamil dari pulau terpencil di Manggarai Barat
Jumat, 14 Agustus 2026 18:27 WIB
Personel Polairud Polda NTT mengevakuasi seorang ibu hamil yang suah pecah ketuban di Manggarai Barat. ANTARA/Ho-Humas Polda NTT
Kupang (ANTARA) - Personel Satuan Markas Unit (Marnit) Labuan Bajo Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur mengevakuasi seorang ibu hamil dari Pulau Papagarang, Kabupaten Manggarai Barat, menuju Labuan Bajo untuk mendapatkan penanganan medis.
Berdasarkan keterangan yang diterima di Kupang, Jumat dijelaskan bahwa Ibu hamil bernama Nurmala (22), warga Pulau Papagarang, dievakuasi setelah mengalami pecah ketuban pada Kamis (13/8) malam dan membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, karena lokasinya jauh dan tak ada kapal yang beroperasi.
Direktur Polairud Polda NTT Kombes Pol. Irwan Deffi Nasution kepada wartawan di Kupang, Jumat menjelaskan kronologis evakuasi bermula saat adanya laporan dari bidan Pustu Papagarang, Nurbaya dan Ade Fitria Ningsih pada pukul 18.30 WITA.
"Mendapat laporan tersebut, personel Polairud Polda NTT langsung bergerak menggunakan RIB Intercept 03 dengan kecepatan penuh, menuju Pulau Papagarang sekitar pukul 19.10 Wita.
Kombes Pol. Irwan Deffi Nasution mengatakan evakuasi tersebut merupakan bentuk pelayanan dan misi kemanusiaan Polri kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan dalam kondisi darurat.
“Setiap laporan masyarakat yang membutuhkan pertolongan menjadi perhatian kami. Dalam kondisi darurat seperti ini, kecepatan dan keselamatan menjadi hal yang utama,” ujar Irwan.
Personel tiba di perairan Pulau Papagarang sekitar pukul 19.36 Wita. Namun, kondisi air laut yang sedang surut membuat RIB tidak dapat merapat langsung ke dermaga.
Nurmala kemudian dievakuasi menggunakan sampan dari dermaga menuju RIB Intercept 03. Dua bidan Pustu Papagarang turut mendampingi untuk memantau kondisi Nurmala selama perjalanan.
Setelah proses evakuasi selesai, RIB bertolak dari Pulau Papagarang menuju Dermaga Marina Labuan Bajo sekitar pukul 20.10 Wita.
Sekitar pukul 20.38 Wita, RIB tiba di Dermaga Marina Labuan Bajo. Nurmala selanjutnya langsung dirujuk ke RSU Komodo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
Irwan mengatakan kondisi geografis NTT sebagai wilayah kepulauan membuat personel Polairud memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan melalui jalur laut.
“Ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan Polri. Kami ingin masyarakat, termasuk yang berada di pulau-pulau, merasa bahwa mereka tidak sendiri ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.
Ia menegaskan kondisi laut, jarak, maupun pasang surut tidak menjadi alasan untuk menghentikan upaya memberikan pertolongan kepada masyarakat.
Seluruh rangkaian evakuasi ibu hamil dari Pulau Papagarang menuju Labuan Bajo tersebut berlangsung aman dan terkendali.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Polairud evakuasi ibu hamil dari pulau terpencil di Manggarai Barat
Pewarta : Kornelis Kaha
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemkab Agam cek kualitas beras bantuan Bapenas sebelum disalurkan
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Lubukbasung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat bersama Perum Bulog Cabang Bukittinggi melakukan pengecekan atau pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gudang Bulog Sago, Kecamatan Lubuk Basung.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam Rosva Deswira di Lubuk Basung, Jumat, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan beras yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) memenuhi standar mutu, jumlah dan alokasi yang telah ditetapkan.
"Kita melakukan pemeriksaan dengan Perum Bulog Cabang Bukittinggi," katanya.
Ia mengatakan sejumlah parameter menjadi perhatian dalam pemeriksaan, antara lain, warna, aroma, kadar air, kebersihan serta kemungkinan adanya benda asing atau hama.
Tim juga mengambil sampel secara acak dari sejumlah karung untuk memastikan kondisi beras sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
"Hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas beras secara umum dalam kondisi baik," katanya.
Ia menambahkan beras tidak berbau apek, memiliki kadar air normal, serta bersih dari hama dan benda asing.
Dari sisi kuantitas, berat beras juga sesuai ketentuan, yakni, 10 kilogram per karung.
Bantuan pangan tersebut merupakan alokasi untuk periode tiga bulan pada Juli, Agustus, dan September 2026.
Setiap PBP akan menerima tiga karung beras dengan berat masing-masing 10 kilogram, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram per penerima.
Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam terus berkoordinasi dengan Perum Bulog terkait jadwal distribusi.
Koordinasi ini dilakukan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
Program bantuan pangan beras dari Bapanas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan, sehingga diharapkan dapat turut memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Ormas Protes Hafalan Alquran Berhadiah Miras
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah organisasi massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Orang Tua (OT) Building di Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (14/8/2026). Aksi ini merupakan bentuk protes buntut adanya tantangan menghafal surah Alquran berhadiaah miras di festival musik.
Ketua Tarbiyah FPI Jakarta Barat Syahrul Ahadi menegaskan, peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan tidak pantas dan sangat menyakiti umat Islam. Ia meminta pihak OT Group untuk menyampaikan permohonan permintaan maaf secara langsung.
"Kita meminta dari pihak pengelola, pihak Orang Tua secara langsung untuk menyampaikan permintaan maafnya. Saya harap langsung nanti di atas mobil komando. Dengan harapan apa? Justru dengan apa yang kita lakukan akan meredakan amarah umat Islam yang mereka telah tersakiti," jelas Syahrul di lokasi, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, apabila perusahaan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut, hal itu justru akan merugikan perusahaan sendiri. Sebaliknya, jika perusahaan memenuhi tuntutan yang diharapkan, langkah tersebut dinilai dapat meredam kemarahan umat Islam.
Pihak Newport Minta Maaf
Sementara itu, Direktur Newport Handoko Sasongko menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam atas dugaan penistaan agama yang dikaitkan dengan perusahaannya.
"Saya Handoko, izinkan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada khususnya umat Islam atas dugaan penistaan agama," kata dia di lokasi, Jumat (15/8/2026).
Ia mengatakan, persoalan tersebut saat ini telah masuk ke ranah hukum dan masih dalam proses. Handoko meminta semua pihak untuk menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan.
"Dan mohon izin ini sudah masuk kepada ranah hukum yang lagi berproses untuk saat ini. Dan kita bersama-sama untuk menunggu hasil dari proses tersebut," ungka
"Itu yang bisa saya bawakan. Terima kasih atas perhatian dan selamat sore," sambungnya.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Bupati Ponorogo Sugiri Divonis 6,5 Tahun di Kasus Suap Jabatan
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Surabaya, CNN Indonesia --
Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap dan gratifikasi jual beli jabatan serta proyek pembangunan RSUD dr Harjono. Majelis hakim menyatakan Sugiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
Amar putusan dibacakan Hakim Ketua I Made Yuliadi di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (14/8).
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, dan denda sejumlah Rp300 juta," tegas Hakim Ketua I Made Yuliadi saat membacakan putusan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Made mengatakan, jika denda Rp300 juta itu tak dibayar dalam satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Sugiri akan disita dan dilelang jaksa untuk melunasi denda tersebut. Lalu bila harta benda tak mencukupi, denda diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.
Selain pidana pokok dan denda, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp6,762 miliar.
"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," lanjutnya.
Apabila tak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, Sugiri harus menjalani pidana penjara pengganti selama 2 tahun.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Sugiri terbukti melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 18 UU yang sama serta Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menuntut Sugiri dengan hukuman 7 tahun penjara.
Usai membacakan amar putusan, majelis hakim mengingatkan hak-hak hukum terdakwa maupun penuntut umum untuk menentukan sikap atas vonis tersebut.
"Atas putusan ini kami ulang kembali hak-hak saudara, yaitu apabila merasa keberatan nyatakan banding. Apabila saudara ragu, pikir-pikir 7 hari, dan apabila merasa sudah pas bisa nyatakan menerima. Hak yang sama kami berikan juga kepada Penuntut Umum," kata Made.
Majelis hakim memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja bagi terdakwa maupun JPU KPK untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding.
Dalam sidang yang sama, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono divonis 4 tahun 3 bulan penjara disertai uang pengganti Rp725 juta. Sementara mantan Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma, divonis 5 tahun penjara dengan uang pengganti Rp287 juta.
Agus menerima putusan yang dijatuhkan majelis hakim, sedangkan Yunus menyatakan pikir-pikir atas vonisnya.
Usai pembacaan putusan, Sugiri meninggalkan ruang sidang dan beberapa kali dipeluk oleh sejumlah orang. Ia kemudian digiring ke ruang tahanan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sejumlah orang tampak menangis di luar ruang sidang, dan Sugiri sempat berpelukan dengan salah seorang sebelum masuk ke ruang tahanan.
Sugiri menyatakan dirinya masih mempertimbangkan langkah hukum atas vonis yang dijatuhkan.
"Kami masih pikir-pikir," kata Sugiri.
Senada, Jaksa Penuntut Umum KPK, Arjuna Budi Tambunan, menyatakan pihaknya juga masih pikir-pikir atas putusan tersebut.
"Kami pikir-pikir, kami laporkan dulu ke pimpinan dan kepada tim dalam waktu seminggu ini," ujar Arjuna.
Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 7 November 2025 yang menetapkan empat tersangka, yakni Sugiri Sancoko, Agus Pramono, Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto.
Dalam dakwaan sebelumnya, JPU menyebut ketiga terdakwa diduga terlibat dalam dua rangkaian tindak pidana suap utama, yakni suap mempertahankan jabatan Direktur RSUD dan suap proyek pembangunan paviliun RSUD Ponorogo. Selain dua perkara suap itu, Sugiri juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp5,5 miliar yang tidak dilaporkan kepada KPK.
Sementara itu, Yunus Mahatma didakwa menerima suap dari pihak swasta Sucipto untuk kepentingan proyek RSUD, sekaligus memberikan sejumlah uang kepada Sugiri untuk mempertahankan jabatannya sebagai Direktur RSUD. Adapun Agus Pramono diduga menerima bagian dana suap dari Yunus dan Sucipto untuk kepentingan Sugiri selaku kepala daerah saat itu.
Dalam perkara terpisah, kontraktor Sucipto sebelumnya telah divonis dua tahun penjara dan denda Rp100 juta karena terbukti memberikan suap kepada Sugiri untuk memperoleh paket pekerjaan di RSUD dr Harjono Ponorogo.
(frd/dal)
Kapolda NTT meminta jajarannya petakan wilayah rawan karhutla
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Kapolda NTT meminta jajarannya petakan wilayah rawan karhutla
Jumat, 14 Agustus 2026 18:26 WIB
Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko bersama sejumlah forkompimda berpose bersama usai apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Tahun 2026 di Markas Polda NTT. ANTARA/Kornelis Kaha
Kupang (ANTARA) - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol. Rudi Darmoko meminta seluruh jajaran polres dan polresta untuk memetakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai langkah memperkuat pencegahan dan deteksi dini.
"Kami meminta seluruh jajaran Polda NTT dan polres serta polresta jajaran meningkatkan deteksi dini serta melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla,” katanya di Kupang, Jumat.
Hal itu disampaikan saat memimpin apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Tahun 2026 di Markas Polda NTT. Kapolda menegaskan pemetaan wilayah rawan menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi karhutla, terutama di tengah kondisi geografis NTT yang memiliki musim kemarau cukup panjang dan banyak lahan kering.
Menurut dia, pemetaan tersebut perlu diikuti dengan pemantauan potensi titik api secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap indikasi kebakaran dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sebelum meluas.
Rudi menekankan bahwa langkah pencegahan harus menjadi prioritas dibandingkan penanganan ketika kebakaran telah meluas.
“Lebih baik mencegah daripada harus memadamkan kebakaran yang sudah meluas. Pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi karhutla,” katanya.
Selain pemetaan dan pemantauan, Kapolda meminta jajaran memperkuat edukasi kepada masyarakat, terutama melalui Bhabinkamtibmas hingga tingkat desa dan kelurahan. Bhabinkamtibmas, kata dia, diminta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
Kapolda juga meminta kesiapsiagaan di setiap wilayah diperkuat dengan memastikan personel, kendaraan operasional, alat pemadam, perangkat komunikasi, perlengkapan keselamatan, dan dukungan logistik siap digunakan.
Ia menegaskan penanganan karhutla membutuhkan sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, pemadam kebakaran, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Dengan soliditas TNI-Polri, pemerintah daerah, seluruh stakeholder dan dukungan masyarakat, kita mampu mencegah dan mengendalikan karhutla di Nusa Tenggara Timur yang kita cintai,” pungkasnya.
Pewarta : Kornelis Kaha
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Sambut arahan Presiden soal perlinsos, Menkomdigi: Digitalisasi harus pangkas waktu dan biaya masyarakat - ANTARA News Bengkulu
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/08/2026), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti digitalisasi perlindungan sosial sebagai salah satu bentuk transformasi pelayanan pemerintah yang secara langsung memudahkan masyarakat. Melalui digitalisasi, proses pendaftaran dan pemeriksaan kelayakan penerima bantuan sosial yang sebelumnya dapat berlangsung hingga ratusan hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa digitalisasi perlindungan sosial telah mulai diterapkan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga saat implementasi nasional.
Presiden juga menegaskan bahwa pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Digitalisasi tersebut akan terus diperluas untuk mencakup seluruh program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi sebagai bagian dari implementasi agenda Pro Kesra Terintegrasi.
Menurut Presiden, perluasan digitalisasi perlindungan sosial diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
*Mengikuti arahan Presiden tersebut,* Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital harus berujung pada pelayanan publik yang semakin sederhana, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, teknologi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses ke sistem digital, tetapi bagaimana teknologi memangkas waktu, biaya, dan beban administratif yang selama ini dirasakan masyarakat,” ujar Meutya Hafid.
Baca juga: Puan Maharani buka Sidang DPR yang dihadiri Presiden Prabowo
Meutya mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital terus memperkuat ekosistem dan infrastruktur digital yang menjadi fondasi bagi transformasi pelayanan publik. Konektivitas yang semakin luas, infrastruktur digital yang andal, serta ekosistem digital yang aman dan terpercaya menjadi bagian penting agar layanan pemerintah berbasis digital dapat menjangkau masyarakat secara merata.
“Ketika masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang berkali-kali, mengeluarkan biaya perjalanan, atau mengulang data yang sudah dimiliki negara, di situlah digitalisasi memberikan manfaat yang nyata,” kata Meutya.
Digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saat ini telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah masuk dalam sistem tersebut, menuju target 49 juta keluarga atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional.
Baca juga: Prabowo sebut realisasi investasi Indonesia capai Rp1.931 triliun
Sebelumnya, keluarga yang mengakses proses pendaftaran bantuan sosial dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang. Dengan sistem digital, proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya tersebut.
Digitalisasi juga memungkinkan data yang telah dimiliki negara digunakan kembali dalam proses pemeriksaan kelayakan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan informasi yang sama untuk mengakses layanan pemerintah.
Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus mendukung perluasan transformasi digital lintas sektor agar pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada pembangunan sistem, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Bagi pemerintah, keberhasilan transformasi digital pada akhirnya diukur dari satu hal: apakah teknologi benar-benar membuat hidup masyarakat menjadi lebih mudah.
Pewarta: Rilis
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
PT Flobamor mengembangkan NTT Mart untuk optimalkan bisnis UMKM
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
PT Flobamor mengembangkan NTT Mart untuk optimalkan bisnis UMKM
Jumat, 14 Agustus 2026 18:25 WIB
Direktur Ekonomi Kerakyatan PT Flobamor (Perseroda) Leonardo Waleng (kanan pertama) beserta jajaran direksi lainnya saat memberikan keterangan pers di Kupang, NTT. (ANTARA/Yoseph Boli Bataona)
Kupang, NTT (ANTARA) - PT Flobamor (Perseroda) mengembangkan NTT Mart untuk memperluas pemasaran produk UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kami ingin memastikan fokus program ekonomi kerakyatan yang digagas Gubernur NTT dapat diwujudkan secara maksimal. Untuk itu, kami melakukan kurasi produk berbagai UMKM dalam dua bulan terakhir agar produk UMKM tidak dipandang sebelah mata, tetapi mampu menunjukkan daya saing," kata Direktur Ekonomi Kerakyatan PT Flobamor Leonardo Waleng di Kupang, Jumat.
Ia menjelaskan pengembangan NTT Mart menjadi salah satu bisnis utama PT Flobamor dengan rencana pembukaan tiga gerai baru di Kota Kupang pada September 2026.
Sebanyak tiga NTT Mart tersebut masing-masing berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, kawasan Kantor Gubernur NTT lama, NTT Mart Perikanan di Pelabuhan Perikanan, dan satu gerai di dalam kompleks Kantor Gubernur NTT.
Saat ini, NTT Mart di Jalan Palapa, tepatnya di depan Kantor Pos Kupang, merupakan satu-satunya gerai NTT Mart di Kota Kupang yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.
Menurut dia, pengembangan NTT Mart diarahkan untuk memperkuat pemasaran berbagai produk UMKM dan IKM daerah, mulai dari tenun ikat, kerajinan tangan, hingga produk pangan seperti kopi dan madu.
Produk yang masuk ke NTT Mart akan melalui proses kurasi, termasuk perbaikan kualitas dan kemasan agar lebih modern, higienis, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Selain memperluas gerai pemasaran, PT Flobamor juga menyiapkan Food Lab atau laboratorium pangan untuk mendukung peningkatan kualitas dan jaminan halal produk makanan UMKM NTT.
Pengembangan Food Lab tersebut dilakukan melalui kerja sama PT Flobamor dengan Uma Kanaru Institute.
"Kami berharap dengan adanya Food Lab, produk asal NTT bisa menembus pasar nasional dan dunia," kata Manager UMKM PT Flobamor Angge Kandidatus.
Pengembangan NTT Mart juga didukung Program Tiga Kaki yang mencakup One Village One Product (OVOP) di tingkat desa, One School One Product (OSOP) yang melibatkan siswa SMK, serta One Community One Product (OCOP) berbasis kelompok usaha bersama.
Program tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pasokan produk sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
Melalui pengembangan gerai fisik dan pemasaran digital, NTT Mart diarahkan menjadi wadah pemasaran produk lokal sekaligus memperluas akses UMKM NTT ke konsumen dan wisatawan.
Pewarta : Yoseph Boli Bataona
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Dinas TPHP: Parigi Moutong surplus beras 130 ribu ton 2025
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Dinas TPHP: Parigi Moutong surplus beras 130 ribu ton 2025
Jumat, 14 Agustus 2026 18:25 WIB
Arsip- Seorang petani di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sedang menjemur gabah hasil panen sebelum digiling menjadi beras, Sabtu (11/3/2023). (ANTARA/Moh Ridwan)
Parigi, Sulteng (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) mengatakan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengalami surplus beras di angka 130 ribu ton pada tahun 2025.
"Kelebihan produksi ini salah satu angka paling besar dibandingkan dengan surplus beberapa tahun lalu. di bandingkan dengan 2024 angka surplus hanya sekitar 98 ribu ton," kata Kepala Dinas TPHP Parigi Moutong Dadan Priatna di Parigi, Jumat.
Ia menjelaskan surplus komoditas beras di tunjang dengan konsistensi petani yang terus meningkatkan angka produksi dari tahun ke tahun, yang aman capaian itu sangat membantu dalam memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional.
Parigi Moutong memiliki luas persawahan cukup signifikan, di mana luas tanam padi Kabupaten itu mencapai 63 ribu hektare dengan hasil panen sebanyak 317.361 ton gabah kering giling (GKG) menghasilkan 180 ribu ton lebih beras siap konsumsi.
"Rata-rata konsumsi lokal di angka 50 ribu ton per kapita per tahun dengan jumlah penduduk 459,57 jiwa tersebar di 283 desa/kelurahan," ujarnya.
Ia menjelaskan pertanian salah satu sektor unggulan daerah di Parigi Moutong, selain sektor kelautan dan perikanan sekaligus berkontribusi terhadap penggerak roda perekonomian daerah.
Di satu sisi produksi petani sangat positif maka di sisi lain pemerintah setempat juga berupaya menjaga stabilitas harga beras, supaya terjadi keseimbangan produksi dan harga pasar.
"Sejauh ini harga beras masih stabil. Beras petani lokal selain di konsumsi dalam daerah juga diperdagangkan lintas provinsi. Beras asal Parigi Moutong sebagian besar masuk ke pasar Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara, termasuk dipasok ke Maluku Utara dan sekitarnya di kawasan timur Indonesia," tutur Dadan.
Ia menambahkan saat ini petani lokal mengandalkan sistem tanam benih langsung (tabel) yang mampu berproduksi dua sampai tiga kali dalam setahun dengan rata-rata produktivitas sekitar 5,2 ton per hektare.
Kini pemerintah setempat melakukan inovasi dengan menggunakan metode tanam Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS) atau budidaya berbasis teknologi guna meningkatkan produktivitas padi.
"Dari metode PM-AAS produktivitas padi petani diproyeksikan meningkat 10 ton per hektare," kata dia.
Pewarta : Mohamad Ridwan
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Prabowo Bongkar Borosnya Belanja Negara: Pengadaan Ditarget Hemat Rp360 Triliun
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Warta Ekonomi, Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto mendorong digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi belanja negara. Pemerintah akan mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang memiliki kebutuhan serupa dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Menurut Prabowo, selama ini banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama secara terpisah dengan harga berbeda. Kondisi tersebut dinilai membuat daya tawar pemerintah menjadi lemah.
"Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara," kata Prabowo dalam keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Prabowo mengatakan akan menghimpun kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Spesifikasi barang akan distandardisasi, sementara volume pengadaan akan dikonsolidasikan agar pemerintah memiliki daya tawar yang lebih besar.
Prabowo menegaskan proses pengadaan nantinya dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi, kompetisi, dan akuntabilitas.
"Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi akan distandardisasi, volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel," ujarnya.
Digitalisasi dan konsolidasi pengadaan tersebut juga ditujukan untuk menciptakan efisiensi anggaran.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mencatat konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan diperkirakan mencapai 25,43% pada 2026.
Jika diterapkan secara luas dan disiplin, konsolidasi pengadaan melalui katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik disebut dapat menghasilkan efisiensi hingga 30% dari belanja pengadaan yang mencapai Rp1.200 triliun.
"Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun," kata Prabowo.
Presiden menilai penghematan tersebut dapat membuka ruang fiskal baru untuk membiayai kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan sekolah, renovasi Puskesmas, hingga penyediaan rumah sakit dan alat kesehatan.
Salah satu contoh efisiensi yang disoroti Prabowo adalah pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Sebelumnya, pemerintah daerah membeli perangkat tersebut secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit.
Setelah pembelian dikonsolidasikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), harga IFP disebut turun menjadi sekitar Rp26 juta per unit, termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal 3(T).
"Ini penghematan hampir 6 kali lipat. Ini riil. Rp150 juta kita beli dengan harga Rp26 juta, termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal," ujar Prabowo.
Baca Juga: Prabowo: Teknologi Canggih Tak Berarti Jika Rakyat Tak Bisa Makan
Baca Juga: Meutya Respons Arahan Prabowo, Digitalisasi Pangkas Proses Bansos Kini Cair dalam Hitungan Menit
Sejalan dengan rencana tersebut, pemerintah juga akan meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Prabowo meminta dukungan DPR RI untuk merealisasikan perubahan kelembagaan tersebut.
Menurutnya, konsolidasi pengadaan diperlukan agar setiap rupiah dalam APBN memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita," kata Prabowo.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.