Penambang di Belitung Timur diajak jaga kondusivitas - ANTARA News Bangka Belitung
calendar_today 02.09.2026 - person - timer ~
Pangkalpinang (ANTARA) - Masyarakat, khususnya para penambang di Kabupaten Belitung Timur, diajak bersama-sama menjaga keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas daerah. Ajakan tersebut disampaikan Khairul Edi Hanafi, warga Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Belitung Timur.
Khairul Edi mengingatkan agar berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat tidak diselesaikan dengan cara-cara yang dapat memicu gejolak. Menurutnya, setiap aspirasi tetap dapat disampaikan, namun perlu ditempuh melalui jalur yang baik, bijak, dan mengedepankan musyawarah.
“Kami mengajak seluruh warga Belitung Timur untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, kestabilan, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Apa yang telah terjadi hendaknya menjadi cambuk bagi kita untuk berbuat lebih baik ke depan,” kata Khairul dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu.
Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat penambang agar menghargai berbagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah bersama berbagai elemen di daerah telah berupaya mencari jalan keluar terhadap persoalan yang berkaitan dengan aktivitas pertimahan, termasuk menyangkut harga timah dan keberlangsungan pembelian hasil tambang di lapangan.
“Teman-teman penambang, mari kita hargai kerja keras pemerintah. Orang-orang tua kita yang ada di pusat maupun di daerah, khususnya di Belitung Timur, telah berikhtiar menjaga stabilitas keamanan sekaligus mengupayakan agar harga timah dan pembeli di lapangan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Khairul Edi menilai situasi yang aman dan kondusif sangat penting agar aktivitas masyarakat, termasuk roda perekonomian, dapat terus berjalan. Karena itu, ia meminta seluruh lapisan masyarakat ikut mengambil peran menjaga ketertiban.
Ia juga mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan berbagai elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjaga keamanan dan persatuan di Belitung Timur.
“Untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda, mari kita bergandeng tangan menjaga keamanan dan stabilitas agar semuanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Khusus kepada masyarakat penambang di Desa Batu Penyu, Khairul Edi mengingatkan agar setiap persoalan yang muncul di lapangan tidak disikapi secara sepihak. Menurutnya, jalur dialog dan musyawarah harus menjadi pilihan utama sebelum mengambil keputusan.
“Kalau ada hal-hal di lapangan yang kurang berkenan, mari kita duduk bersama dan bermusyawarah. Jangan mengambil keputusan sendiri-sendiri karena kita memiliki pemerintah, pihak yang mengayomi, dan pihak yang membantu kita. Jangan merasa berjalan sendiri sehingga membuat keputusan yang nantinya berakibat fatal pada diri sendiri,” tegasnya.
Ia berharap pengalaman unjuk rasa pada 7 Agustus lalu dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak perlu kembali terjadi apabila seluruh pihak bersedia mengedepankan komunikasi dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.
Dirinya juga mengingatkan pentingnya menjaga karakter masyarakat Belitung yang selama ini dikenal guyub, santun, dan menjunjung tinggi budi pekerti serta adab.
“Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kejadian 7 Agustus kemarin terulang kembali. Mari kita kembalikan Belitung Timur seperti sebelumnya, damai dan guyub,” ujarnya.
Ia meyakini suasana daerah yang aman dan penuh kebersamaan akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Kondusivitas, menurutnya, dapat menjadi modal penting untuk membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan datangnya berbagai peluang bagi masyarakat.
“Kalau Belitung Timur kembali damai dan guyub seperti biasanya, sebagaimana yang diajarkan orang-orang tua kita, insyaallah rezeki dan keberkahan akan kembali hadir untuk masyarakat,” katanya.
Khairul Edi berharap seluruh elemen masyarakat menjadikan kejadian sebelumnya sebagai bahan evaluasi sekaligus momentum memperkuat persatuan.
“Sekali lagi, setelah kejadian kemarin, mari kita jadikan itu sebagai cambuk dan pemikiran untuk ke depan. Jangan sampai terulang kembali hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.
Pewarta: Aprionis
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
29 Ribu Lowongan Green Job Tak Mudah Terisi, Apa Saja Posisinya? - Investasi Hijau Katadata.co.id
calendar_today 02.09.2026 - person - timer ~
Jumlah lowongan pekerjaan hijau atau green job di Indonesia belum sebanyak pekerjaan non-hijau. Namun, kebutuhan tenaga kerja yang "sedikit" ini saja ternyata tidak mudah terisi.
Green job merupakan pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan data jejaring sosial khusus untuk keperluan profesional dan karir LinkedIn, terdapat 29,2 ribu lowongan pekerjaan di Indonesia yang dikategorikan sebagai green job sepanjang Agustus 2025 hingga Juni 2026.
Angka tersebut sekitar 6,9 persen dari total lowongan kerja di LinkedIn pada periode tersebut. Meski tergolong sedikit, porsi tersebut meningkat 5 persen dari periode sebelumnya.
“Demand-nya tinggi, tapi talenta yang relevan tidak ada,” kata Head of Government and Public Sector LinkedIn Indonesia Lanny Wijaya saat ditemui usai Diskusi Pekerjaan Hijau di Kantor Bappenas, Rabu (2/9).
Lanny tak menepis bahwa sudah ada tenaga kerja untuk sektor hijau, namun belum relevan dengan kebutuhan perusahaan. “Harus meningkatkan keterampilan lagi, keterampilan yang harus dipelajari,” ujar dia.
Lowongan Green Job Terbanyak
Menurut Lanny, posisi yang paling banyak dibutuhkan dalam lowongan green job melalui LinkedIn, yaitu tenaga kerja operasional dan peneliti. Dari puluhan ribu lowongan green job di Indonesia, 18,7 persen di antaranya mencari tenaga kerja operasional. Sedangkan 14,2 persen mencari calon peneliti.
Untuk posisi peneliti, yang banyak dibutuhkan adalah yang memiliki latar belakang di bidang ilmu lingkungan, konservasi, kualitas air, dan ekologi.
Selain itu, banyak juga lowongan di bidang komunitas dan pelayanan sosial, quality assurances, serta manajemen proyek dan program juga banyak dibidik perusahaan.
Pada posisi manajemen proyek dan program, kemampuan terkait efisiensi operasional, pengelolaan sepanjang siklus produk, keberlanjutan, dan energi terbarukan paling banyak dibutuhkan.
Menurut Lanny, perusahaan tidak memasang ekspektasi terlalu tinggi terhadap pelamar. “Coba-lah yang penting 70 persen (kriteria) itu ada, 30 persennya bisa di upskill,” ujar dia.
Industri Buka Pelatihan Teknis untuk Penuhi Kebutuhan
Sulitnya mencari tenaga kerja yang relevan, membuat perusahaan teknologi energi terbarukan PT Xurya Daya Indonesia membuka ruang peningkatan keterampilan tenaga kerja. Hal ini dilakukan Xurya melalui Solar Academy Indonesia.
Head of Human Resources and General Affairs Xurya, Rosita Rojaya, tak menampik bahwa perusahaannya berekspektasi bahwa tenaga kerja yang direkrut memiliki pengalaman di industri pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Namun, Xurya cukup kesulitan mendapatkan tenaga kerja dengan kriteria tersebut, khususnya untuk bagian teknis. “Berangkat dari tantangan kami dalam merekrut tenaga ahli lokal, khususnya yang memiliki pengalaman di industri surya,” ujar Rosita.
Sejauh ini, ruang belajar itu baru tersedia untuk pengembangan kompetensi praktisi dan mitra dalam ekosistem Xurya. Namun, ke depan, program ini berpeluang dibuka untuk publik. “Sehingga lebih banyak orang yang akan tertarik dengan industri surya,” kata Rosita.
Selain kemampuan teknis, menurut dia, industri mencermati keterampilan tenaga kerja untuk berkomunikasi, penyelesaian masalah, kolaborasi, dan lainnya, sebelum merekrut tenaga kerja.
“Pengalaman teknis langsung di industri itu masih terbatas, sehingga kami juga fokus pada human skill-nya,” ucap dia.
Resmi Jadi Gubernur BI, Destry Jelaskan Pembagian Tugas Antar Dewan Gubernur - Keuangan Katadata.co.id
calendar_today 02.09.2026 - person - timer ~
Destry Damayanti resmi menjabat gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031. Bersama jajaran Dewan Gubernur baru, Destry menjelaskan pembagian bidang tugas antaranggota dewan itu.
Setelah mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung, ia mengatakan pembagian tugas di internal BI berbeda dengan struktur kepemimpinan di lembaga lain. Seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) misalnya, yang memiliki kepala eksekutif dengan bidang tugas yang lebih spesifik.
"Kalau di Bank Indonesia kami dengan enam ADG (anggota Dewan Gubernur), kami memang mempunyai bidang satuan kerja yang menjadikan kami sebagai pengampu. Tapi artinya tidak berarti itu semua menjadi keputusan dan sebagainya hanya pada ADG yang mengampu," ujar Destry di Jakarta, Rabu (2/9).
Menurut dia, setiap anggota Dewan Gubernur memang memiliki bidang satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti keputusan atas bidang tersebut hanya berada di tangan anggota Dewan Gubernur yang menjadi pengampu.
Destry menegaskan, keputusan tertinggi di Bank Indonesia berada di Rapat Dewan Gubernur (RDG). Ia mengatakan, pembagian bidang di antara anggota Dewan Gubernur juga bukan sesuatu yang bersifat permanen. Penugasan tersebut dapat dirotasi sehingga anggota Dewan Gubernur bisa menangani bidang yang berbeda pada periode berikutnya.
"Jadi pembidangan itu sebenarnya sesuatu hal yang fluid. Jadi dia bisa kita putar," ujar Destry.
Sebagai contoh, Destry menyebut dirinya saat ini menangani bidang ekonomi syariah. Namun, bidang tersebut nantinya dapat dialihkan kepada deputi gubernur BI lainnya, termasuk Solikin M Juhro yang hari ini dilantik bersama dengannya.
Destry juga menyebut Deputi Gubernur Senior BI Aida S Budiman dapat menangani bidang lain, termasuk UMKM maupun kebijakan lainnya.
Fokus BI Jaga Stabilitas dan Dorong Pertumbuhan
Dalam kesempatan tersebut, Destry juga memaparkan arah kebijakan Bank Indonesia di bawah kepemimpinannya. Dia mengatakan, stabilitas tetap menjadi prioritas utama BI. Namun, upaya menjaga stabilitas akan dilakukan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah dan lembaga terkait.
"Kalau kalian bertanya bagaimana stance policy dari kami ke depan tentu tetap pertama kami akan mengupayakan stabilitas," kata Destry.
Menurut dia, BI tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas perekonomian. Sinergi dengan pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan, terutama untuk menangani persoalan domestik seperti inflasi.
Di sisi lain, BI juga akan menjalankan mandat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Destry mengatakan, mandat tersebut mencakup upaya menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
"Di mana kami mempunyai mandat juga untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sekaligus juga menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga bisa mendorong pertumbuhan sektor riil dan juga penciptaan lapangan kerja," katanya.
Palsukan Bukti Bayar Makan di Restoran, Wanita Ini Dipenjara!
calendar_today 02.09.2026 - person - timer ~
Jakarta -
Wanita ini masuk penjara gegara kasus kriminal yang ia lakukan di restoran. Wanita ini menghadapi tujuh dakwaan karena mengubah bukti transfer untuk menipu restoran.
Baru-baru ini, tindak kriminal terjadi di Singapura. Pelakunya wanita Filipina berusia 33 tahun.
Dilansir dari The Independent SG (1/9), wanita anonim ini mengubah bukti tangkapan layar transfer PayNow untuk menipu restoran terkenal. Tindakan ini tidak ia lakukan satu atau dua kali, tetapi sampai 59 kali. Artinya, 59 kali wanita ini makan tanpa membayarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas tindakan yang dilakukan, ia dilaporkan menghadapi tujuh dakwaan termasuk penipuan, pencurian, penggelapan, dan penghilangan barang bukti. Ia mengakui empat dakwaan tersebut, dan dakwaan lainnya sedang dipertimbangkan oleh hakim.
Seperti yang dilaporkan Shin Min Daily News, penyelidikan mengungkap bahwa tersangka sering memesan makanan dari restoran seafood populer sejak Mei 2022 lalu. Wanita ini pun telah menyusun rencana agar aksi kejahatannya berhasil.
Pertama, wanita ini mentransfer uang ke rekening dirinya sendiri melalui PayNow lalu segera mengambil bukti screenshot transfer tersebut. Setelah itu, ia menggunakan aplikasi untuk mengedit fotonya dengan mengubah nama penerima menjadi nama restoran. Ia juga mengirimkan tanda terima ke restoran untuk mengkonfirmasi pesanannya.
Dengan menggunakan metode ini, tersangka mencuri makanan senilai lebih dari $3.000 SGD atau Rp41,8 juta. Jumlah tersebut sudah ditotal sebanyak 35 kali sejak ia melakukan aksi ini pada Mei 2022 dan Agustus 2023.
(Gambar hanya ilustrasi) Wanita ini palsukan bukti screenshot transfer tagihan makan di restoran. Foto: iStock/Reddit
Selain itu, tersangka juga menipu restoran lainnya sebanyak 24 kali, di antara tanggal 15 Juni 2024 dan 28 Mei 2025 dengan total kerugian lebih dari $6.000 SGD atau sekitar Rp83,6 juta. Jadi total uang yang tidak ia bayarkan ke restoran adalah $9.000 SGD atau setara dengan Rp125.452.080.
Tindakan kriminal yang dilakukan membuatnya dijatuhi hukuman penjara. Awalnya hakim menjatuhkan hukuman penjara 21 bulan dan 8 minggu. Namun, dalam bandingnya, pengacara tersangka berhasil mengurangi hukumannya atas tuduhan penipuan. Dari hukuman yang tadinya 21 bulan, hanya menjadi 11 bulan dan 8 minggu saja.
(aqr/adr)
Jebakan Batman Di Balik Kredit Ratusan Triliun Himbara untuk Kopdes Merah Putih - Telaah Katadata.co.id
calendar_today 02.09.2026 - person - timer ~
Belum genap dua tahun berdiri, PT Agrinas Pangan Nusantara berhasil mendapatkan kucuran kredit hingga ratusan triliun rupiah dari bank-bank BUMN. Perusahaan yang semula bergerak di bidang konstruksi itu menjadi bagian dari skema pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), dengan pemerintah berada di belakangnya.
Dalam laporan keuangan publikasi BNI per Juni 2026, perusahaan bersama bank-bank BUMN lainnya memberikan fasilitas kredit sindikasi kepda PT Agrinas Pangan Nusantara dengan nilai total mencapai Rp 240 triliun. Fasilitas kredit tersebut diberikan dalam rangka mendukung pembangunan gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Tingkat bunga untuk program ini ditetapkan hanya sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu 72 bulan. Pembayaran pokok dilakukan secara angsuran sesuai ketentuan perjanjian kredit yang berlaku.
Berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan bank-bank Himbara hingga Juni 2026, masing-masing bank hingga kini telah menyalurkan kredit kepada Agrinas mencapai lebih dari Rp 50 triliun.
Kredit himbara ke kopdes merah putih (Diolah Chatgpt/Agustiyanti)
Kucuran kredit senilai ratusan triliun kepada perusahaan yang masih seumur jagung tidak lazim dalam praktik perbankan. Bank biasanya membutuhkan rekam jejak usaha, kondisi keuangan, hingga kemampuan bayar debitur sebelum mengucurkan pembiayaan dalam jumlah besar.
Dalam penyaluran kredit ini, kemampuan Agrinas membayar utang tak menjadi faktor penentu. Ada tuntutan bernama penugasan pemerintah.
Pada awalnya, kredit tersebut dirancang untuk disalurkan kepada masing-masing Kopdes, dengan kewajiban pembayaran cicilan ditanggung oleh koperasi. Namun, pemerintah kemudian mengubah skema pembiayaannya dan memutuskan untuk menanggung kewajiban pembayaran cicilannya melalui APBN. Adapun pelaksanaan skema tersebut mensyaratkan verifikasi pembangunan fisik Kopdes oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun telah menegaskan komitmen pemerintah menggunakan APBN untuk membayar utang Kopdes. Pembayaran dilakukan secara bertahap selama enam tahun oleh APBN.
Jadi Apa Kredit Ratusan Triliun di Tangan Agrinas?
Nilai kredit mencapai Rp 240 triliun setara dengan 10 proyek LRT Jabodetabek dan 15 ruas jalan tol Trans Sumatara. Adapun sejauh ini, tidak ada data detail terkait realisasi penggunaan kredit Himbara untuk pembangunan Kopdes Merah Putih. Agrinas Pangan pun hingga kini belum mempublikasikan laporan keuangannya.
Pemberian kredit ini juga mendekati atau bahkan melampaui batas maksimal pemberian kredit oleh bank kepada satu entitas yang lumrahnya diatur pada bank umum. Adapun aturan BMPK dibuat untuk menjaga prinsip kehati-hatian perbankan dan mencegah risiko kredit terkonsentrasi pada satu debitur.
Dalam aturan tersebut, batas maksimal pemberian kredit terhadap satu entitas adalah maksimal 25% dari modal tier 1 bank. Pada kasus kredit kepada Agrinas, kondisi berbeda-beda pada masing-masing bank.
Pada Bank Mandiri, porsinya mencapai 22% dari total modal inti konsolidasi perusahaan. Sedangkan pada BNI, porsinya mencapai 35%. Namun, ketentuan terkait BMPK ini memang dikecualikan terjadi penyediaan dana yang memperoleh jaminan dari pemerintah.
Lantas bagaimana penggunaan kredit ratusan triliun ini di tangan Agrinas?
Saat ditanya terkait realisasi penggunaan kredit, Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan, pihaknya hanya merupakan pelaksana pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana koperasi merah putih.
"Sesuai PKS dengan Menteri Koperasi, kami sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana koperasi merah putih," ujar Joao saat dihubungi Katadata.co.id.
Namun berdasarkan data yang dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri Seminar Nasional KDMP di Maluku Utara awal bulan lalu, terdapat 19.222 koperasi yang pembangunan fisiknya telah mencapai 100%.
Selain itu, terdapat 16.180 koperasi desa yang masih berada dalam proses pembangunan dan 35.857 titik lahan sudah disiapan untuk pembangunan kopdes.
Kopdes merah putih (Diolah Chatgpt/Agustiyanti)
Kepastian Pemerintah Bayar Cicilan ke Himbara
Masalah kekhawatiran pembayaran sempat muncul. Dalam rapat dua pekan lalu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dokumen yang dipaparkan sempat menyebutkan bahwa estimasi dana yang disiapkan pemerintah hanya mencapai Rp 8,1 triliun. Padahal, cicilan pokok dan bunga utang yang jatuh tempo pada 25 September 2026 mencapai Rp 37,7 triliun.
Namun, hal ini dibantah Purbaya. Ia memastikan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 triliun untuk membayarkan utang Agrinas kepada bank-bank Himbara.
"Jadi tidak akan ada keterlambatan pembayaran cicilan pemerintah ke utang yang sudah diambil oleh Agrinas untuk KDMP. Kami menjaga kondisi sistem perbankan aman, enggak akan terganggu," ujar Purbaya ketika dikonfirmasi Katadata saat ditemui di Gedung MA, Rabu (2/9).
Purbaya menduga, anggaran Rp 8,1 triliun yang sempat terungkap dalam dokumen rapat kemungkinan merupakan hasil verifikasi BPKP saat itu. Namun, ia memastikan, tidak akan ada keterlambatan pembayaran yang dapat berdampak pada buku bank-bank Himbara.
Katadata.co.id sudah berupaya meminta tanggapan kepada keempat bank Himbara. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan.
Risiko Berlapis
Pengamat Perbankan Paul Sutaryono mengatakan, potensi keterlambatan pembayaran dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), meski tidak serta-merta menjadi kredit macet.
Menurut dia, bank perlu mendapat kepastian dari Kementerian Keuangan agar pembayaran angsuran tidak terlambat. Bank juga perlu memiliki mitigasi melalui asuransi kredit, seperti Askrindo dan Jamkrindo.
"Kredit juga tidak akan langsung berstatus macet ketika pembayaran terlambat. Keterlambatan hingga 90 hari dapat membuat kredit lancar masuk kategori kredit dalam perhatian khusus," ujar dia.
Ia juga menilai kondisi permodalan bank pemerintah masih cukup kuat. Rata-rata rasio kecukupan modal bank-bank Himbara saat ini mencapai di atas 17%.
Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, skema Kopdes memiliki risiko di dua sisi, yakni fiskal pemerintah dan sektor perbankan. Menurut dia, penyaluran kredit Himbara dalam skema penugasan berpotensi meningkatkan risiko terhadap stabilitas sektor keuangan.
"Beda dengan MBG. MBG itu risikonya fiskal, APBN. Tapi untuk Kopdes Merah Putih ini risikonya ada fiskal dan juga ada Himbara," kata Bhima.
Meski sudah dijamin negara pembayarannya, ia menekankan, penyaluran kredit untuk Kopdes Merah Putih sebenarnya juga tidak layak secara model bisnis. "Dari sisi bisnis modelnya juga dengan menguntungkan, head to head dengan warung. Sampai sekarang juga belum ada kejelasan penyaluran barang subsidi lewat Kopdes," kata dia.
Karena itu, menurut Bhima, penyaluran kredit ini dapat menjadi masalah suatu saat nanti. "Harusnya penyaluran kreditnya tidak langsung diberikan Rp 240 triliun atau sebaiknya dana yang belum digunakan, dikembalikan daripada nantinya jadi persoalan dan direksi dikriminalisasi," ujar Bhima
Saat ini, mekanisme pembayaran pemerintah tetap mensyaratkan verifikasi atas pembangunan yang menjadi dasar pembayaran. Artinya, terdapat dua persoalan yang harus berjalan bersamaan: memastikan pembangunan Kopdes sesuai ketentuan dan memastikan kewajiban kredit kepada perbankan tetap dibayarkan.
Persoalannya kemudian adalah bagaimana jika hasil verifikasi menemukan pembangunan yang tidak sesuai, baik dari sisi lokasi, spesifikasi maupun nilai pekerjaan. Bank telah lebih dahulu memiliki eksposur kredit kepada Agrinas, sedangkan pembayaran kewajiban tersebut kepada bank bergantung pada mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Risiko program menjadi lebih kompleks. Ketidaksesuaian pembangunan dapat menimbulkan persoalan pada sisi penggunaan dana, sedangkan keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada kualitas kredit bank.
Adapun terkait verifikasi BPKP, Purbaya memastikan pemerintah akan memberikan perlakuan spesial agar tidak terjadi kegagalan pembayaran angsuran kepada bank Himbara dan menimbulkan persoalan.
Namun patut diingat, tenor penyaluran kredit ini berlangsung selama enam tahun atau hingga periode pemerintah berikutnya.
Sebanyak 23 gerai KDMP di Langsa selesai dibangun - ANTARA News Aceh
calendar_today 02.09.2026 - person - timer ~
Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa, Provinsi Aceh, menyatakan sebanyak 23 gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah tersebut selesai dibangun.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa Harris Gusnally yang dihubungi dari Banda Aceh, Rabu, mengatakan ada sebanyak 66 KDMP yang terbentuk dan memiliki badan hukum di Kota Langsa. Koperasi terbentuk tersebut sesuai dengan jumlah desa yang tersebar di lima kecamatan di Kota Langsa.
"Dari 66 KDMP tersebut, sebanyak 23 KDMP di antaranya sudah memiliki gerai dan siap digunakan untuk menjalankan usaha. Selebihnya, atau 43 KDMP lainnya tidak memiliki lahan untuk pembangunan gerai," kata Harris Gusnally.
Ia menyebutkan gerai-gerai KDMP yang selesai dibangun tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan karena masih menunggu aturan dari pusat seperti masuknya manajer maupun proses lainnya.
Saat ini, kata Harris Gusnally, ada sebanyak 15 KDMP di Kota Langsa yang sudah menjalankan operasional usahanya. Usaha yang dijalankan masih terbatas seperti penjualan beras, minyak goreng, dan telur.
"KDMP yang sudah menjalankan usahanya, sebagian besarnya bekerja sama dengan Bulog sebagai Rumah Pangan Kita atau RKP. Sebagai RPK, KDMP tersebut menyalurkan beras SPHP, Minyak Kita, dan telur dari Bulog," katanya.
Harris Gusnally menyebutkan KDMP yang belum menjalankan usahanya terkendala dengan berbagai persoalan, di antaranya modal usaha, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung usaha koperasi lainnya.
Ia mengatakan pihaknya terus mendorong semua KDMP menjalankan usaha sebagaimana yang diharapkan. Pembentukan koperasi merupakan upaya pemerintah menumbuhkan perekonomian masyarakat di desa.
"Kami juga berharap semua kendala KDMP dalam menjalankan usaha bisa teratasi seperti pelatihan dan pendampingan dapat diberikan kepada pengurus dan pengelola. Termasuk dukungan permodalan, sehingga KDMP dapat menjalankan usahanya," kata Harris Gunally.
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Polda Aceh perkuat pencegahan dan pengendalian karhutla - ANTARA News Aceh
calendar_today 02.09.2026 - person - timer ~
Banda Aceh (ANTARA) - Polda Aceh memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto di Banda Aceh, Rabu, mengatakan penguatan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
"Penguatan pencegahan dan pengendalian tersebut berdasarkan surat telegram Kapolri ditujukan kepada seluruh kapolda. Dalam telegram tersebut, jajaran diperintahkan mengambil sejumlah langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi karhutla," katanya.
Menurut Joko Krisdiyanto, perlu adanya penetapan kebijakan daerah melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk moratorium atau penundaan terhadap peraturan masih membolehkan praktik tersebut.
Selain itu, kata dia, koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas lingkungan hidup, badan penanggulangan bencana daerah, dinas kehutanan, TNI, perusahaan perkebunan, dan instansi lainnya perlu diperkuat untuk melaksanakan aksi pencegahan dan penanggulangan karhutla.
"Langkah pencegahan bisa dilakukan melalui pembangunan embung dan sekat kanal di sekitar lahan perusahaan serta mempersiapkan relawan tanggap api yang akan dibina dan dilatih dalam pengendalian karhutla," kata Joko Krisdiyanto.
Perwira menengah kepolisian itu menyatakan Polda Aceh menginstruksikan pelaksanaan apel siaga di masing-masing Polres untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana.
Kemudian, pelatihan bagi anggota Satuan Brimob dan Samapta turut dilakukan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi karhutla, termasuk pembentukan Satgas Aman Nusa II maupun pelaksanaan operasi kontinjensi.
"Selain mengandalkan kesiapan internal, Polda Aceh mendorong keterlibatan masyarakat melalui Satgas Karhutla. Jajaran juga diminta membangun dan membentuk kelas aman asap bagi pelajar agar proses belajar mengajar tetap berjalan serta memberikan pendampingan psikologis bagi masyarakat yang terdampak karhutla," katanya.
Joko Krisdiyanto menegaskan upaya pencegahan terus dilakukan dengan patroli terpadu di daerah rawan kebakaran maupun pembakaran hutan dan lahan. Terhadap setiap pelanggaran, Polri menindak secara hukum dengan sanksi, baik administratif, denda, dan atau pidana secara tegas dan terukur terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Seluruh polres jajaran, kata Joko Krisdiyanto, juga diperintahkan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) guna mencegah, mengantisipasi, dan menanggulangi terjadinya karhutla di wilayah masing-masing.
"Langkah ini menjadi bagian dari upaya Polri memastikan pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, mulai dari kesiapan personel dan sarana prasarana, pencegahan di wilayah rawan, pelibatan masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan," kata Joko Krisdiyanto.
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kejati Aceh selesaikan 57 perkara berdasarkan keadilan restoratif - ANTARA News Aceh
calendar_today 02.09.2026 - person - timer ~
Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan jajaran kejaksaan negeri di provinsi ujung barat Indonesia tersebut menyelesaikan sebanyak 57 perkara berdasarkan keadilan restoratif atau restorative justice sepanjang 2026.
"Ada sebanyak 57 perkara di Aceh dihentikan berdasarkan keadilan restoratif sepanjang tahun ini atau sejak Januari hingga Agustus 2026," kata Kepala Kejati (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah di Banda Aceh, Rabu.
Mantan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh itu menyebutkan puluhan perkara yang dihentikan berdasarkan keadilan restoratif tersebut di antaranya penganiayaan, penipuan, pencurian, narkotika, dan lainnya.
Menurut dia, penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif tersebut merupakan tindak lanjut program Jaksa Agung. Di mana penyelesaian sebuah perkara tidak harus melalui proses peradilan atau persidangan di pengadilan.
Penghukuman pelaku dalam sebuah perkara adalah upaya terakhir. Jadi, apa bila ada persoalan hukum diupayakan diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif dan tidak harus ke pengadilan.
Adapun syarat penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, di antaranya para pihak, baik korban maupun pelaku sudah berdamai. Pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan korban juga tidak lagi menuntut.
Dalam mendukung program penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, Kejati Aceh beserta jajaran kejaksaan negeri sudah membentuk rumah restorative justice (RJ) di 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh.
"Selain di setiap kejaksaan negeri, pembentukan rumah RJ juga dilakukan di desa-desa. Rumah RJ tersebut juga menjadi tempat edukasi masyarakat terhadap kesadaran hukum, sehingga pemahaman hukum masyarakat meningkat," kata Teuku Rahmatsyah.
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kejari Pidie salurkan 93 kantong darah kepada masyarakat - ANTARA News Aceh
calendar_today 02.09.2026 - person - timer ~
Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie, Provinsi Aceh, mengumpulkan dan menyalurkan sebanyak 93 kantong darah kepada masyarakat dalam aksi kemanusiaan yang dilaksanakan memperingati HUT ke-81 Kejaksaan RI
Kepala Seksi Intelijen Kejari Pidie Maulijar di Pidie, Rabu, mengatakan donor darah HUT Kejaksaan tersebut digelar bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pidie
"Ada sebanyak 93 kantong darah yang terkumpul dalam kegiatan kemanusiaan donor darah HUT ke-81 Kejaksaan RI. Donor darah tersebut diikuti sebanyak 127 orang, dan hanya 93 orang yang dapat mendonorkan darahnya," kayanya.
Maulijar menjelaskan dari 93 kantong darah tersebut terdiri dari golongan darah A sebanyak 15 kantong, golongan darah B mencapai 30 kantong, golongan darah AB sebanyak 11 kantong, dan golongan darah O mencapai 37 kantong.
Selanjutnya, kata dia, darah pendonor yang terkumpul tersebut disalurkan melalui Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk Chik Ditiro dan PMI Kabupaten Pidie untuk didistribusikan kepada pasien yang membutuhkan.
Selain donor darah, Maulijar mengatakan Kejari Pidie juga melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan lainnya dalam merayakan HUT ke-81 Kejaksaan RI, di antaranya Maulid Nabi Muhammad SAW dan santunan anak yatim/
Maulijar menegaskan komitmen Kejari Pidie untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme dan memperkuat semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan serta penegakan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat.
"Peringatan HUT Kejaksaan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat insan Adhyaksa dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara," kata Maulijar.
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Antisipasi lonjakan harga, ini yang dilakukan Pemkab Aceh Selatan - ANTARA News Aceh
calendar_today 02.09.2026 - person - timer ~
Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan melalui Dinas Pangan memantau secara rutin harga bahan pokok di pasaran sebagai upaya mengantisipasi lonjakan harga yang dapat memberatkan perekonomian masyarakat.
Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan Agustinur di Aceh Selatan, Rabu, mengatakan pengecekan harga bukan lagi insidental, melainkan sudah menjadi standar operasional prosedur (SOP) yang dilaksanakan setiap hari.
"Kami menugaskan seorang enumerator mengecek harga bahan pangan pokok di pasaran setiap hari, terutama di Pasar Inpres, yang merupakan pasar induk di Kabupaten Aceh Selatan," katanya.
Agustinur menyebutkan pihaknya menugaskan petugas enumerator Irayati SP mendata harga harian bahan pangan di Pasar Inpres. Data tersebut dimasukkan ke panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
"Pendataan ini untuk memastikan harga pangan stabil serta pasokan dan persediaan tetap mencukupi. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui perbandingan harga bahan pokok dari waktu ke waktu," katanya.
Dengan pemantauan tersebut, kata Agustinur, pemerintah daerah bisa lebih cepat mengambil kebijakan jika terjadi gejolak harga, seperti berkoordinasi dengan distributor, Bulog, hingga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).
Sementara itu, hasil pemantauan harga komoditas pangan di Pasar Inpres Tapak Tuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan relatif stabil. Harga beras premium Rp16.666 per kilogram, beras medium Rp15.622 per kilogram, dan beras SPHP Rp12.600 per kilogram.
Sedangkan bawang merah Rp35 ribu per kilogram, bawang putih bonggol Rp35 ribu per kilogram, telur ayam ras Rp53 ribu per papan, minyak goreng curah Rp18 ribu per liter, dan minyak goreng kemasan Rp23 ribu per liter.
"Harga cabai merah keriting dan daging ayam ras mengalami kenaikan dalam dua minggu terakhir. Harga cabai merah keriting biasanya Rp35 ribu, naik menjadi Rp60 ribu per kilogram. Sedangkan daging ayam ras, sebelumnya Rp38.200 menjadi Rp44.117 per kilogram," katanya.
Agustinur menyebutkan kebaikan harga cabai merah keriting dipengaruhi faktor cuaca dan keterlambatan distribusi. Sedangkan pasokan dan persediaannya dalam keadaan stabil.
"Hasil pengecekan persediaan beras, minyak goreng, dan gula, stoknya aman hingga dua bulan ke depan. Kami juga memastikan persediaan bahan pokok aman selama bulan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW," kata Agustinur.
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.