Prabowo sebut investasi LNG Abadi Masela dukung pembangunan Indonesia - ANTARA News Megapolitan

calendar_today 16.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela senilai 20,9 miliar dolar AS akan membantu Indonesia melaksanakan pembangunan menuju negara industri.

"Proyek ini investasinya sangat besar 20,9 miliar dolar (AS) hampir 21 miliar dolar (AS) akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas kondensat dan sebagainya sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan," kata Prabowo saat meresmikan groundbreaking proyek tersebut secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Prabowo mengatakan Indonesia membutuhkan pasokan energi yang memadai untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi.

Menurut Prabowo, pembangunan sektor energi menjadi fondasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara modern dan produktif yang mampu menghasilkan berbagai produk industri.

"Kita bertekad untuk menjadi negara industri, negara modern dan kita bertekad rakyat kita harus hidup dengan baik, hidup dengan layak," katanya.

Ia menjelaskan hasil pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam diperlukan untuk membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur.

"Kita butuh uang untuk bikin pelayanan kesehatan yang terbaik, kita butuh uang untuk bayar gaji-gaji guru sehingga sekolah-sekolah kita menjadi juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri," kata Prabowo.

Presiden menilai proyek-proyek strategis seperti LNG Abadi Masela memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proyek LNG Abadi Masela dikembangkan oleh INPEX Masela Ltd. bersama Pertamina dan Petronas. Selain memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun, proyek tersebut juga dirancang menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD dan menghasilkan kondensat sekitar 35.000 barel per hari untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Trump Mau Perluas Serangan, Gempur Gunung Nuklir Pickaxe & Rebut Kharg

calendar_today 16.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menerima opsi untuk memperluas operasi militer AS di Iran.

Perluasan serangan tersebut termasuk rencana menggempur kompleks nuklir bawah tanag di Pegunungan Pickaxe dan merebut Pulau Kharg.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Opsi tersebut mulai dibicarakan secara intensif di Situation Room yang dihadiri Trump pada Selasa (14/7), menurut keterangan dari dua sumber dari Gedung Putih kepada CNN.

Trump sebelumnya blak-blakan bersumpah akan menyerang Iran lebih keras dalam beberapa minggu mendatang, termasuk ancaman terhadap infrastruktur sipil dan sumber energi Iran.

Di balik layar, ia telah membahas berbagai skenario untuk aksi militer di masa depan dengan para pejabat senior. Trump kembali mencari cara untuk menekan Iran agar tunduk pada tuntutan AS setelah upayanya gagal untuk membuat Teheran tunduk.

AS terus menggencarkan serangan ke sejumlah wilayah di Iran dalam lima hari terakhir untuk melemahkan posisi Teheran, terutama di Selat Hormuz.

Terbaru, Washington membombardir Pulau Tunb di dekat Selat Hormuz yang disebut-sebut sebagai salah satu pangkalan militer Iran.

Para pejabat mengatakan serangan tersebut dimaksudkan untuk melemahkan kemampuan Iran dalam mencegah kapal-kapal komersial melintasi jalur air tersebut. Meski demikian, pejabat tersebut mengatakan bahwa Washington masih akan fokus menargetkan peluncur rudal dan radar Iran.

Menurut kedua pejabat tersebut, Trump kini sedang mempertimbangkan operasi untuk merebut Pulau Kharg, pusat ekspor penting Iran, dan untuk mengebom kompleks bawah tanah di Gunung Pickaxe yang diyakini terkait dengan program nuklir Iran.

Ia menegaskan keinginannya menargetkan dua wilayah itu pada wawancara pekan ini. Namun, Trump mengisyaratkan bahwa operasi darat untuk merebut Kharg mungkin akan dilakukan oleh negara lain.

"Kami memiliki pihak lain yang akan melakukan kampanye darat untuk kami," katanya kepada Fox News, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Trump sebelumnya mengisyaratkan untuk meningkatkan eskalasi. Namun, ia semakin frustrasi karena Iran tidak menyerah pada pendirian mereka soal nuklir dan terus membatasi lalu lintas Selat Hormuz.

Trump selalu berada pada posisi ambigu antara meragukan kesediaan Iran untuk bernegosiasi dan mengeklaim bahwa Teheran siap untuk kembali ke meja perundingan.

(bac)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Penampakan Mobil Listrik China Sukses “Menjajah” Jalanan Jakarta

calendar_today 16.07.2026 - person  - timer ~

Mobil-mobil listrik China dengan desain sporty untuk kaum muda dengan lekukan bodi yang dinamis, interior futuristik, serta performa bertenaga mulai kuasai RI.

Add

as a preferred
source on Google

Komisi VII DPR rapat dengan BSN-ANTARA bahas realisasi anggaran 2025 - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 16.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menggelar rapat bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN), Lembaga Penyiaran Publik LPP (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, untuk membahas capaian realisasi anggaran tahun 2025.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan bahwa keempat lembaga itu memiliki peran strategis mendukung pembangunan nasional sesuai dengan fungsinya masing-masing.

"Oleh karenanya, pelaksanaan anggaran pada keempat lembaga tersebut tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tapi dari capaian kinerja dan dampak nyata yang dihasilkan," kata Chusnunia di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Komisi VII DPR RI memerlukan kejelasan realisasi dari program-program, pencapaian indikator kinerja, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui penjelasan dari masing-masing lembaga, dia berhadap pihaknya bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait dengan pelaksanaan anggaran 2025 dan capaian tahun anggaran 2025 sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan kebijakan serta penguatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

"APBN-nya dalam tahun anggaran 2025," kata dia.

Adapun pada akhir-akhir Masa Sidang V Tahun Persidangan 2025-2026 ini, DPR RI tengah menggelar rapat bersama seluruh mitra dalam membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2025.

Sebelumnya dengan sejumlah lembaga penyiaran, Komisi VII DPR RI pun telah menggelar rapat dengan agenda itu bersama Kementerian UMKM serta Kementerian Pariwisata.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Belum Diperlukan Regulasi, Pakar Kimia ITB Tegaskan Isu Bahaya BPA Galon Guna Ulang Belum Ada Bukti Klinisnya

calendar_today 16.07.2026 - person  - timer ~

Warta Ekonomi, Jakarta -

Isu bahaya kesehatan pada galon guna ulang berbahan polikarbonat dinilai sengaja dihembuskan tanpa dasar yang kuat. Pakar Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Handajaya Rusli, M.Si., menegaskan regulasi baru belum mendesak untuk diterapkan mengingat kekhawatiran masyarakat selama ini baru sebatas potensi teoritis dan sama sekali belum memiliki bukti klinis yang konkret. 

“Itu kan kalau yang diceritakan itu selama ini hanya menyebutkan potensinya bisa meningkat karena ini dan itu. Cuma, itu kan faktor yang dia tahu doang dari orang lain, tapi nggak ada yang pernah bisa buktikan sampai saat ini,” katanya.

Lebih lanjut, Dia menjelaskan bahwa pada dasarnya seluruh senyawa kimia pembentuk plastik memiliki sifat beracun. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pengujian mandiri oleh produsen sudah dilakukan sebelum kemasan plastik diizinkan beredar di pasar.

Ia pun mensinyalir bahwa mencuatnya isu bahaya BPA ini erat kaitannya dengan persaingan bisnis di industri air minum dalam kemasan (AMDK), terutama sejak munculnya galon alternatif berbahan Polietilena Tereftalat (PET) atau galon sekali pakai.

“Kadang-kadang isunya muncul kalau sudah ada gantinya. Kayak misalkan galon berbahan polikarbonat kan sudah ada gantinya yaitu galon PET. Jadi, seperti persaingan bisnis gitulah,” ucapnya. 

Menurutnya, galon plastik sekali pakai juga sering digunakan masyarakat secara berulang-ulang, padahal itu tidak diperbolehkan karena berbahaya juga bagi kesehatan. “Saya lihat kemasan galon sekali pakai itu juga digunakan berulang-ulang sama pedagang-pedagang itu sampai kuning,” tuturnya. 

Dia menegaskan bahwa para produsen menggunakan kemasan plastik itu karena mereka mau menyesuaikan dengan produk yang dijualnya. Misalnya, kalau mau menggunakan galon yang agak keras, produsen memang harus memilih plastik berbahan polikarbonat. Demikian juga kalau carinya yang elastis, biasanya yang digunakan itu yang plastik polietilena atau polipropilena, “Jadi, itu disesuaikan dengan jualannya saja,” tukasnya.

Sebelumnya, peneliti di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan SEAFAST Center Institut Pertanian Bogor (IPB), Nugraha Edhi Suyatma juga menjelaskan keunggulan kemasan galon guna ulang berbahan Polikarbonat (PC) dibanding galon sekali pakai berbahan PET. “Dilihat dari sifat fungsionalnya, galon guna ulang lebih fleksibel sehingga lebih tahan dari risiko pecah atau retak,” tuturnya.

Galon guna ulang, kata dia, memiliki ketahanan gores dan benturan lebih baik dan suhu transisi gelas atau Tg yang lebih tinggi dibanding galon sekali pakai. Disebutkan, galon guna ulang memiliki Tg 150 derajat Celcius, sementara galon sekali pakai hanya 70 derajat Celcius. Semakin tinggi Tg, semakin tahan pada kondisi suhu tinggi.

“Kondisi ini membuat galon guna ulang tahan untuk dicuci dengan suhu panas antara 60-80 derajat Celcius dengan penyikatan menggunakan sikat plastik tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaan kemasan," ungkapnya.

Dilihat dari data absorpsi air, menunjukkan bahwa penyerapan galon guna ulang lebih rendah dibanding galon sekali pakai. "Sehingga, dapat dikatakan bahwa galon guna ulang lebih tahan terhadap air dibandingkan galon sekali pakai," katanya.

Baru-baru ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar juga sudah menegaskan bahwa kemasan galon guna ulang yang saat ini beredar di masyarakat aman untuk dipakai. Ditegaskan, BPOM terus mengawasi dengan ketat standar keamanan kemasan pangan produsen air minum dalam kemasan (AMDK). "Ya tentu aman, yang sudah (berijin) Badan POM-nya sudah pasti aman. Karena kan salah satu persyaratan Badan POM mengeluarkan kalau kemasan itu sudah punya SNI kan. Jadi semua kemasan yang ber-SNI itu aman," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Skema cotutelle UI dan RMIT University buka akses mahasiswa doktoral - ANTARA News Megapolitan

calendar_today 16.07.2026 - person  - timer ~

Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) menambah jalur kolaborasi internasional bagi mahasiswa doktoral melalui kerja sama penelitian cotutelle dengan Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University, di Melbourne, Australia.

“Kerja sama cotutelle dengan RMIT University memperkuat upaya UI dalam memperluas kolaborasi riset internasional. Skema ini memberi mahasiswa doktoral kesempatan memperoleh pengalaman penelitian yang lebih luas dan menghasilkan riset yang relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan,” ujar Rektor UI Prof Heri Hermansyah dalam keterangannya, Kamis.

Melalui skema cotutelle, mahasiswa doktoral UI dapat menjalankan penelitian dengan bimbingan dari dosen UI dan akademisi RMIT. Skema ini memberi akses pada keahlian, fasilitas riset, dan jejaring akademik dari kedua institusi.

Kerja sama ini juga memperkuat hubungan riset yang telah berjalan antara UI dan RMIT. Pada 2025, peneliti dari kedua institusi menghasilkan delapan artikel ilmiah berdampak tinggi, sementara pada 2024 tercatat tiga belas artikel high impact dari penelitian bersama.

UI memilih RMIT University sebagai mitra kerja sama karena merupakan universitas terkemuka dunia yang menempati peringkat ke-119 global berdasarkan QS World University Rankings 2027.

RMIT juga berada di peringkat satu di Australia pada bidang Architecture/Built Environment, Art & Design, serta Library & Information Management berdasarkan QS World University Rankings by Subject 2026. Saat ini, RMIT menerima lebih dari 1.000 mahasiswa Indonesia.

Vice Chancellor (Rektor) RMIT, Prof Alec Cameron mengapresiasi kerja sama RMIT dan UI.

Ia mendorong pengembangan kolaborasi yang lebih luas, termasuk program joint degree dan double degree pada jenjang magister dan sarjana, serta peningkatan pertukaran mahasiswa dan dosen antara kedua universitas.

Sebagai tindak lanjut, UI akan mengundang dua profesor dari RMIT untuk mengajar di UI selama satu minggu. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat hubungan akademik antara profesor UI dan RMIT, menyusun penelitian bersama, serta melibatkan mahasiswa pascasarjana dalam penelitian kolaboratif.

Perjanjian cotutelle ini menjadi bagian dari strategi UI dalam memperkuat kualitas pendidikan doktoral dan memperluas kontribusi riset Indonesia di tingkat internasional.

Melalui kerja sama ini, UI juga memperkuat jejaring akademik global yang mendukung pengembangan kapasitas peneliti, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kualitas publikasi ilmiah.

Penandatanganan perjanjian kerja sama diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Ahmad Gamal, dan Wakil Rektor Bidang Riset, Pelatihan, dan Pengembangan RMIT, Simon Pervan, serta disaksikan oleh Rektor UI, Heri Hermansyah

Pewarta: Feru Lantara
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

DPD RI: RUU Daerah Kepulauan Solusi Pembangunan Daerah Kepulauan

calendar_today 16.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, mengatakan RUU Daerah Kepulauan tidak dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada daerah tertentu, melainkan menghadirkan kebijakan afirmatif agar daerah kepulauan memperoleh kesempatan yang setara dalam pembangunan.

Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, konektivitas, pengelolaan potensi daerah, hingga skema pendanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Urgensi RUU tersebut semakin nyata mengingat sekitar 28,5 juta jiwa tinggal di sepuluh provinsi kepulauan dan sekitar 3,7 juta jiwa di antaranya masih hidup dalam kemiskinan.

"Sudah saatnya kita mengubah potensi strategis daerah kepulauan menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa," kata Andi Sofyan melalui keterangan resmi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, jutaan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, terluar, dan wilayah kepulauan hingga kini masih menghadapi ketimpangan pembangunan.

Keterbatasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, konektivitas, kapasitas fiskal daerah, hingga belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan menjadi persoalan yang menghambat kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari kondisi tersebut, DPD RI memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai pijakan baru pembangunan nasional yang lebih adil dan sesuai dengan karakter geografis Indonesia.

Perjuangan tersebut kini memasuki babak penting. Setelah resmi dibahas bersama DPR RI, Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI mengikuti serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri.

Pembahasan lintas kementerian tersebut bertujuan memperkuat substansi RUU agar mampu menjawab persoalan pembangunan daerah kepulauan secara menyeluruh, mulai dari tata kelola pemerintahan, keadilan fiskal, pengelolaan potensi kelautan, hingga penguatan pertahanan dan kedaulatan negara.

Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI Andi Sofyan Hasdam menegaskan DPD RI memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai pijakan baru pembangunan nasional yang lebih adil dan sesuai dengan karakter geografis Indonesia. (Arsip Istimewa)

Andi Sofyan mengatakan RUU tersebut merupakan upaya mengoreksi paradigma pembangunan nasional yang selama ini lebih berorientasi pada wilayah daratan. Padahal, Indonesia telah lama diakui dunia sebagai negara kepulauan sehingga kebijakan pembangunan seharusnya mampu mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan secara lebih adil.

"Kita sudah mengakui sejak Deklarasi Djuanda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, tetapi ternyata selama ini kita berorientasi pada daratan," ujar Senator asal Kalimantan Timur tersebut.

Memperkuat Kemandirian dan Kedaulatan

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI, R. Graal Taliawo, mengatakan RUU Daerah Kepulauan lahir dari kebutuhan menghadirkan paradigma pembangunan yang mampu melihat Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman karakteristik wilayah. Selama ini, pendekatan pembangunan yang cenderung berorientasi pada daratan menyebabkan banyak persoalan di daerah kepulauan belum tertangani secara optimal.

"RUU ini memberikan perspektif atau paradigma berpikir kepada negara dalam membangun Indonesia berdasarkan keragaman, terutama daerah kepulauan. Sampai saat ini belum ada pijakan spesifik negara ini membangun daerah kepulauan," ujar Senator asal Maluku Utara tersebut.

Lebih lanjut, Graal menegaskan semangat utama RUU bukanlah menjadikan daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat, melainkan justru memperkuat kemampuan daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki-terutama sektor kelautan dan perikanan. Dengan demikian, daerah kepulauan diharapkan dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi maritim baru yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkokoh perekonomian nasional.

"RUU ini dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada. Kita jangan berpikir agar daerah ini mengemis ke pemerintah pusat," kata Graal Taliawo.

Graal juga menegaskan pembangunan daerah kepulauan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategis negara. Wilayah-wilayah perbatasan yang sejahtera akan menjadi benteng terdepan dalam menjaga kedaulatan Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.

"Salah satu semangat dari RUU ini agar daerah-daerah di perbatasan bisa diberdayakan, bisa sejahtera, dan menjadi pertahanan hidup bagi negeri ini," ujar Graal Taliawo.

DPD RI berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat segera diselesaikan sehingga menjadi landasan hukum yang mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat daya saing wilayah kepulauan, serta meneguhkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mampu mengelola potensi maritimnya secara berkeadilan dan berkelanjutan.

(tim/har)

Add

as a preferred
source on Google

Groundbreaking LNG Abadi Masela Dimulai, Proyek Rp342 Triliun Resmi Jalan

calendar_today 16.07.2026 - person  - timer ~

Peresmian groundbreaking proyek senilai USD20,9 miliar atau sekitar Rp342 triliun ini dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Baca Juga: DIrjen Migas: Harga LNG Industri USD13 Hanya Sampai 31 Desember 2026

“Dengan mengucap bismillah, pada siang hari ini, hari Kamis 16 juli 2026, dengan rahmat tuhan, saya Prabowo Subianto Presiden Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai,” kata Prabowo dalam acara groundbreaking Proyek Abadi Masela, Kamis (16/7/2026).

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek yang berlokasi sekitar 750 km Selatan Ambon bakal memberi dampak Ekonomi dan Fiskal bagi Tanah Air.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, proyek Masela diproyeksikan bakal memberikan pendapatan langsung sekitar USD37,8 miliar dan berkontribusi untuk pajak tidak langsung sekitar USD6,43 miliar

“Selama masa konstruksi akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja tenaga kerja langsung,” ujar Bahlil.

Sekadar informasi, Proyek Abadai Masela diproyeksikan memiliki kapasitas produksi sebesar 9,5 juta ton LNG per tahun, berperan penting dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia melalui penyediaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Lapangan Abadi di Blok Masela, berada iLaut Arafura, Provinsi Maluku yang berlokasi sekitar 12 mil dari pulau terdekat. Blok Masela berlokasi sekitar 750 km Selatan Ambon, Ibu kota provinsi Maluku.

Baca Juga: Kementerian ESDM Pastikan RKAB Nikel Tak Naik Signifikan

Kedalaman air di Lapangan Abadi berkisar diantara 400 m hingga 800 m. Sisi Selatan Blok Masela beririsan dengan perbatasan wilayah laut Indonesia – Australia dengan letak Blok seluruhnya berada di wilayah Indonesia.

Rencana pengembangan Lapangan Abadi, oleh karena itu rencana pengembangan Lapangan Abadi akan meliputi Fasilitas bawah laut atau subsea (termasuk subsea wellheads, drilling centers, Subsea Umbilicals Risers and Flowlines (SURF), CO2 injection well, dan SURF untuk fasilitas CCS), fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO), Gas Export Pipeline (GEP) dan CO2 pipeline, dan Onshore LNG (OLNG) plant termasuk Onshore CCS facility yang berlokasi di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

FPSO memiliki fasilitas pemrosesan gas sebanyak 2 train untuk mengirimkan gas kering ke fasilitas pemrosesan OLNG melalui GEP dimana kapasitas produksi OLNG sekitar 9.5 MTPA yang terdiri dari 2 train dengan kapasitas masing-masing 4.75 MTPA dan 150 MMSCFD pipa gas untuk kebutuhan industri lokal.

CO2 dari Acid Gas Removal Unit (AGRU) dari LNG train didehidrasi dan dikompresi. Kemudian CO2 dikirimkan ke sumur injeksi di Lapangan Abadi melalui CCS Pipeline yang di-instal secara parallel dengan GEP.

Tina Talisa apresiasi Bank Sampah Beo Asri dukung ekonomi sirkular

calendar_today 16.07.2026 - person  - timer ~

Tina Talisa apresiasi Bank Sampah Beo Asri dukung ekonomi sirkular

Kamis, 16 Juli 2026 16:16 WIB

Staf Khusus Wakil Presiden RI Tina Talisa memegang botol berisi minyak jelantah dalam kunjungan di Bank Sampah Beo Asri di Kelurahan Tegalreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (14/7/2026). ANTARA/HO-Kilang CIlacap

Selain misi penyelamatan lingkungan, kegiatan ini juga memberikan manfaat ekonomi

Cilacap (ANTARA) - Staf Khusus Wakil Presiden RI Tina Talisa mengapresiasi semangat masyarakat, khususnya para anggota Bank Sampah Beo Asri di Kelurahan Tegalreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam mengumpulkan minyak jelantah sebagai upaya menjaga lingkungan sekaligus mendukung pengembangan ekonomi sirkular dan transisi energi.

Apresiasi tersebut disampaikan saat mengunjungi Bank Sampah Beo Asri sebagai agenda pembuka kunjungan kerjanya di kawasan Kilang Pertamina Patra Niaga RU Cilacap, Selasa (14/7).

Dalam kunjungan itu, Tina melihat secara langsung aktivitas para anggota yang secara rutin mengumpulkan minyak jelantah dari rumah tangga untuk selanjutnya dikelola.

"Saya sangat mengapresiasi semangat ibu-ibu di sini. Luar biasa, meski sebagian besar sudah lansia, semangatnya tetap muda dan produktif. Ini contoh nyata bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari rumah dan dilakukan oleh siapa saja," katanya.

Menurut dia, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membuang minyak jelantah sembarangan merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas lingkungan.

Selain mengurangi potensi pencemaran, kegiatan tersebut juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

"Kami senang melihat ibu-ibu secara sadar dan tekun mengumpulkan minyak jelantah untuk disetorkan ke Bank Sampah Beo Asri. Selain misi penyelamatan lingkungan, kegiatan ini juga memberikan manfaat ekonomi karena minyak jelantah dihargai sekitar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram," ujarnya.

Tina mengatakan minyak jelantah yang dikumpulkan masyarakat juga memiliki nilai strategis karena menjadi salah satu bahan baku pengembangan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (Pertamina SAF) yang diproduksi Kilang Cilacap.

Menurut dia, hal itu menunjukkan kontribusi masyarakat terhadap upaya transisi energi nasional melalui pemanfaatan limbah rumah tangga.

Ia berharap Bank Sampah Beo Asri dapat menjadi pelopor sekaligus percontohan lahirnya "Kampung Minyak Jelantah" di berbagai daerah di Indonesia sehingga semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

Direktur Bank Sampah Beo Asri Tegalreja Sri Widowati mengatakan program pengumpulan minyak jelantah telah berjalan selama tiga tahun terakhir dan mendapat respons positif dari masyarakat. Saat ini, bank sampah tersebut memiliki lebih dari 900 anggota dan mampu mengumpulkan sekitar 100-150 kilogram minyak jelantah setiap bulan.

"Masyarakat semakin sadar pentingnya mengelola minyak jelantah dengan benar. Selain menjaga lingkungan, hasil penjualannya juga memberikan tambahan pendapatan bagi warga," katanya.

Sementara itu, Direktur Operasi Kilang Pertamina Patra Niaga RU Cilacap Didik Bahagia mengatakan kunjungan Staf Khusus Wakil Presiden RI menjadi motivasi bagi anggota Bank Sampah Beo Asri untuk terus meningkatkan kontribusi dalam pengelolaan lingkungan.

"Kehadiran Ibu Tina Talisa menjadi penyemangat bagi ibu-ibu Bank Sampah Beo Asri. Kami berharap kolaborasi antara masyarakat dan Pertamina terus berkembang sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi lingkungan, masyarakat, maupun mendukung pengembangan energi yang lebih berkelanjutan," katanya.

Bank Sampah Beo Asri merupakan bagian dari Program Kampung KB Gadis, salah satu program pemberdayaan masyarakat binaan Pertamina Patra Niaga RU Cilacap.

Selain mengelola minyak jelantah, kelompok tersebut juga mengolah sampah anorganik menjadi produk bernilai ekonomi serta mengembangkan kerajinan ramah lingkungan melalui Kiye Ecoprint sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

ASDP Perkuat Kapasitas Layanan, Pemerintah Percepat Solusi Kepadatan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk

calendar_today 16.07.2026 - person  - timer ~

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:16 WIB

Surabaya, VIVA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi berbagai langkah operasional sekaligus pengembangan infrastruktur sebagai solusi jangka panjang. Hal itu merespons upaya Pemerintah mempercepat langkah penanganan kepadatan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

Baca Juga

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan perusahaan telah melakukan koordinasi intensif bersama Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, KSOP, kepolisian, Gapasdap, INFA, dan asosiasi angkutan logistik guna memastikan penanganan dilakukan secara terpadu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami memahami dampak yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha akibat kepadatan di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Karena itu, kami tidak hanya fokus pada penanganan operasional harian, tetapi juga mempercepat penyelesaian akar persoalan melalui penguatan kapasitas layanan dan kolaborasi lintas sektor," ujar Heru, dikutip dari keterangannya, Kamis, 16 Juli 2026.

Baca Juga

Di lapangan, ASDP terus mengoptimalkan pola operasi kapal, memaksimalkan kapasitas armada, menyiapkan kantong parkir tambahan bagi kendaraan logistik agar antrean tidak meluas ke jalan nasional, serta mendorong pengguna jasa membeli tiket lebih awal melalui aplikasi Ferizy untuk mengatur distribusi kedatangan kendaraan ke pelabuhan.

Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur, ASDP juga menyiapkan peningkatan kapasitas Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk melalui pembangunan bertahap tiga pasang movable bridge Dermaga 1, 2, dan 3 berkapasitas 50 ton yang ditargetkan rampung pada 2029. Pengembangan turut mencakup pembangunan akses penghubung Ketapang–Bulusan guna memperlancar arus kendaraan.

Baca Juga

Pertemuan Pemerintah dan ASDP terkait kepadatan Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang.

Photo :

• Dokumentasi ASDP.

"ASDP siap menjalankan arahan pemerintah dan terus memperkuat layanan agar lintasan Ketapang–Gilimanuk semakin andal, aman, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan mobilitas masyarakat serta logistik nasional secara berkelanjutan," ujar Heru menandaskan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya, dalam pertemuan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (15/7), disepakati sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas layanan sekaligus memastikan kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat di koridor penghubung Jawa–Bali tersebut.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai alternatif solusi yang akan dijalankan secara bertahap, mulai dari pembangunan dan optimalisasi dermaga, peningkatan kapasitas dermaga eksisting, pengoperasian kapal berukuran lebih besar, hingga optimalisasi pelabuhan pendukung seperti Jangkar, Tanjungwangi, serta pemanfaatan Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara sebagai jalur alternatif pada periode puncak.

Halaman Selanjutnya

"Kepadatan kini tidak hanya terjadi saat musim libur, tetapi juga pada hari-hari biasa. Karena itu, kapasitas layanan harus segera ditingkatkan," ujar Dudy.