Garuda Travel Fair 2026 Hadir, Ada 390 Ribu Kursi Promo
calendar_today 27.08.2026 - person - timer ~
CNN Indonesia
Kamis, 27 Agu 2026 23:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Garuda Indonesia kembali menggelar Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2026 dengan menawarkan lebih dari 390.000 kursi promo untuk berbagai rute penerbangan domestik dan internasional, termasuk perjalanan umrah.
Mengutip Antara, GATF 2026 mengusung tema "Where Every Journey Begins" dan digelar secara serentak pada 28-30 Agustus 2026 di tujuh kota. Di Jakarta, festival ini berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC).
Selain Jakarta, GATF hadir di Medan, Palembang, Surabaya, Bali, Makassar, dan Jayapura. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, tahun ini Garuda Indonesia untuk pertama kalinya mengintegrasikan GATF dengan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) dalam satu rangkaian festival.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap kehadiran GUTF dengan berbagai pilihan perjalanan dan penawaran khusus dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempersiapkan perjalanan ibadah ke Tanah Suci secara lebih optimal," ujar VP Umrah, Hajj & Charter Garuda Indonesia Ubay Ihsandi.
Sejumlah tiket penerbangan ditawarkan dengan harga khusus selama GATF 2026. Untuk rute domestik, misalnya, tiket pulang-pergi (PP) Jakarta-Lombok ditawarkan mulai Rp2,3 juta, Bandung-Denpasar mulai Rp2,2 juta, dan Jakarta-Ambon mulai Rp4,5 juta.
Sementara untuk penerbangan internasional, harga tiket PP Jakarta-Singapura dibanderol mulai Rp3,2 juta. Rute Jakarta-Shanghai tersedia mulai Rp5,9 juta, Jakarta-Seoul mulai Rp6,4 juta, dan Jakarta-Amsterdam mulai Rp9,5 juta.
Harga tersebut merupakan harga setelah cashback untuk transaksi menggunakan kartu kredit atau debit Bank Mandiri. Selain tiket pesawat, pengunjung juga bisa mendapatkan sejumlah promo tambahan selama festival.
Garuda Indonesia menawarkan diskon hingga 50 persen untuk pembelian bagasi prabayar, pemilihan kursi, layanan prioritas, hingga akses lounge Garuda. Berbagai hadiah juga disiapkan bagi pengunjung selama GATF 2026 berlangsung.
Integrasi GATF dengan GUTF turut menghadirkan sejumlah program yang berkaitan dengan perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Salah satunya Program Umrah Apresiasi Hafiz Al-Qur'an yang memberikan tiga paket perjalanan umrah kepada tiga hafiz Al-Qur'an.
Tak hanya berburu tiket dan paket perjalanan, pengunjung GATF 2026 juga dapat menikmati hiburan selama festival berlangsung. Berdasarkan informasi yang dibagikan melalui akun Instagram Garuda Indonesia, pengunjung di Jakarta dapat menyaksikan penampilan GAC dan Elbara Music.
Dengan berbagai penawaran tersebut, GATF 2026 bisa menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat yang tengah merencanakan perjalanan, baik untuk berlibur di dalam negeri, bepergian ke luar negeri, maupun mempersiapkan perjalanan umrah.
(dnd/tis)
Polda Metro Jaya tegaskan pengamanan aksi dilakukan bertahap
calendar_today 27.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya menegaskan pengamanan aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis, dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
"Polri telah memberikan peringatan untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa perusakan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis malam.
Budi mengatakan langkah pengamanan ditingkatkan setelah situasi di sekitar kompleks parlemen mengalami eskalasi pada sore hingga malam hari.
Menurut dia, setelah penyampaian aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) selesai, sejumlah massa dari elemen lain masih berada dan berdatangan ke lokasi.
Sebagian massa kemudian disebut mencoba mendorong dan merusak pagar utama Gedung DPR/MPR serta melakukan pembakaran di sekitar pintu gerbang.
"Setelah melihat eskalasi dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang sudah memasuki malam hari serta untuk menjamin aktivitas masyarakat umum tidak dirugikan, Polri mengambil langkah pendekatan secara bertahap," ujar Budi.
Baca juga: Massa AMPB bubarkan diri usai terima komitmen DPR
Sekitar pukul 19.00 WIB, kepolisian menggunakan water cannon untuk membubarkan massa yang masih berada di sekitar lokasi setelah sebelumnya memberikan peringatan.
Budi menegaskan Polri menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun meminta pelaksanaannya tetap memperhatikan ketertiban dan kepentingan masyarakat lainnya.
Dia juga menyebut tindakan perusakan fasilitas dapat berdampak terhadap aktivitas dan pelayanan kepada masyarakat.
"Tindakan perusakan tentunya dapat merusak ketertiban dan keteraturan sosial. Hal ini sangat merugikan karena ketika fasilitas umum dirusak, pada akhirnya dapat menyebabkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat umum," katanya.
Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat yang masih berada di sekitar lokasi untuk kembali ke rumah masing-masing serta meminta orang tua memastikan anak-anak tidak berada di lokasi aksi yang berpotensi terjadi kericuhan.
Budi mengatakan kepolisian akan tetap mengedepankan tindakan yang terukur dalam pengamanan penyampaian pendapat dengan mengutamakan keamanan dan kepentingan masyarakat secara luas.
Baca juga: Pemprov DKI sayangkan beberapa CCTV dirusak saat aksi unjuk rasa
Pewarta: Muhammad Ramdan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Presiden Prabowo: Indonesia akan bangkit, tak ada yang bisa membendung - ANTARA News Bangka Belitung
calendar_today 27.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang makin kuat dan mandiri, saat menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Kamis.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan besar, termasuk dampak fenomena iklim El Nino, dipengaruhi kondisi geografis sebagai negara kepulauan.
Namun demikian, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi energi yang menjadi modal kuat untuk kebangkitan bangsa.
"Percaya sama saya, beberapa tahun lagi Indonesia akan bangkit dengan luar biasa, dan tidak akan ada yang bisa bendung kita," ujar Prabowo.
Dia memaparkan sejumlah prestasi yang sudah dicapai termasuk berhasil melakukan swasembada pangan dalam dua tahun, dengan Indonesia saat ini tengah menuju kemandirian energi untuk menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
Turut disinggung juga capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah menjangkau 62 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia.
Meskipun masih ada tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, tetapi Presiden berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan agar manfaat program dapat dirasakan secara luas.
"Yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia," lanjutnya.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan optimisme terhadap penguatan ekonomi rakyat melalui pengoperasian puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah akan memastikan berbagai barang yang mendapatkan subsidi dapat diterima masyarakat dengan harga sesuai kebijakan subsidi.
Untuk memastikan kekayaan negara memberikan manfaat besar untuk rakyat, dia pun kembali menekankan pentingnya keberanian dalam memberantas korupsi dan melakukan penghematan anggaran.
Kepala Negara menyebut langkah tersebut telah menghasilkan ratusan triliun rupiah yang dapat dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.
"Dari penghematan-penghematan kita, sudah ratusan triliun yang bisa kita hemat, uang itulah yang kita gunakan untuk sebesar-besarnya membantu rakyat yang paling miskin, yang paling tidak berdaya," demikian kata Prabowo Subianto.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Penuhi panggilan saksi, BPKH tegaskan komitmen dukung penegakan hukum
calendar_today 27.08.2026 - person - timer ~
Penuhi panggilan saksi, BPKH tegaskan komitmen dukung penegakan hukum
Kamis, 27 Agustus 2026 23:28 WIB
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah memberikan keterangan saksi saat sidang lanjutan kasus korupsi kuota haji dengan terdakwa Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/8/2026). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menegaskan komitmen lembaga yang dipimpinnya dalam mendukung penegakan hukum, utamanya perihal perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
“BPKH mendukung penuh proses penegakan hukum dan akan terus bersikap kooperatif kepada aparat penegak hukum,” ujar Fadlul Imansyah di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Kamis.
Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa eks staf khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa tiga saksi.
Tiga saksi yang diperiksa yakni Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Deputi Keuangan BPKH Irwanto, serta M Lutfi Makki yang pernah bertugas sebagai Pembantu Staf Teknis Haji 2 (PSTH2) Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah periode 2021-2024.
Fadlul Imansyah bersama Deputi Keuangan BPKH Irwanto hadir memenuhi panggilan aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses penanganan perkara dugaan korupsi terkait kuota haji.
Kehadiran keduanya merupakan bentuk komitmen BPKH untuk menghormati sekaligus mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Fadlul memastikan BPKH siap bersikap kooperatif dengan memberikan data, dokumen, maupun seluruh informasi yang diperlukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami hadir untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang kami ketahui,” katanya.
Fadlul menegaskan BPKH menghormati seluruh tahapan proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Sementara itu, Deputi Keuangan BPKH Irwanto menyampaikan bahwa keterangannya diberikan sebagai bagian dari dukungan terhadap proses pemeriksaan dan upaya mengungkap perkara secara objektif berdasarkan fakta dan bukti.
“Kami memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan sepanjang berada dalam kewenangan kami. Prinsipnya, kami mendukung proses hukum yang transparan, objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Irwanto.
BPKH menegaskan pengelolaan keuangan haji merupakan amanah yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, profesionalitas, serta tata kelola yang baik.
“Kami memahami bahwa kepercayaan jamaah merupakan amanah yang sangat besar. Karena itu, BPKH berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara akuntabel,” katanya.
BPKH memastikan akan terus mendukung proses penegakan hukum tanpa mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
Sejalan dengan itu, BPKH berkomitmen memperkuat pengawasan dan pengendalian internal guna memastikan pengelolaan keuangan haji berjalan secara aman, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pewarta : Asep Firmansyah
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Kodim 1019 Katingan perkuat sinergi cegah konflik sosial di masyarakat
calendar_today 27.08.2026 - person - timer ~
Kodim 1019 Katingan perkuat sinergi cegah konflik sosial di masyarakat
Kamis, 27 Agustus 2026 23:28 WIB
Kodim 1019 Katingan perkuat sinergi cegah konflik sosial di masyarakat di Kasongan, Kamis (27/8/2026). (ANTARA/Naslee)
Kasongan (ANTARA) - Kodim 1019 Katingan terus memperkuat sinergi cegah konflik sosial di masyarakat yang salah satunya melalui kegiatan Pembinaan Komunikasi (Binkom) Cegah Konflik Sosial yang digelar di Aula Prajurit Kodim 1019 Katingan.
"Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergitas antarlembaga serta masyarakat dalam mendeteksi sekaligus mencegah berbagai potensi konflik sosial yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah Kabupaten Katingan," kata Dandim 1019 Katingan, Letkol Kav Prima Wahyudi di Kasongan, Kamis.
Dia pun mengapresiasi seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan tersebut. Menurut Dandim 1019 Katingan, kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai langkah-langkah pencegahan konflik.
“Terima kasih atas kehadiran para peserta dalam rangka mengikuti kegiatan pembinaan komunikasi cegah konflik sosial di lingkungan Kodim 1019 Katingan. Semoga kegiatan ini nantinya bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pencegahan konflik sosial di kemudian hari,” jelas Prima Wahyudi.
Dia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini kondisi Kabupaten Katingan masih dalam keadaan kondusif dan tidak terdapat konflik yang menimbulkan permasalahan antarmasyarakat.
“Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada kendala yang menimbulkan konflik antarsesama masyarakat ataupun yang lainnya di Kabupaten Katingan. Semoga hal ini akan selalu terjaga,” katanya.
Kegiatan itu sendiri juga dihadiri perwakilan Polres Katingan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satpol PP dan Damkar, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Katingan, Batamad, Fordayak serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Sejumlah narasumber turut memberikan pembekalan kepada peserta. Ketua Tim Binkom Cegah Konflik Sosial, Letkol Inf Fernando Batubara, menyampaikan materi mengenai wawasan kebangsaan menuju Indonesia Emas.
Kemudian, Wakapolres Katingan Kompol Wahyu Satiyo Budiarjo memberikan materi tentang peranan kepolisian dalam mencegah konflik sosial. Sementara Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Katingan, Wanto, menyampaikan materi mengenai peran seluruh komponen masyarakat dalam mencegah konflik sosial di wilayah Kabupaten Katingan.
Pada acara itu, Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat (Asintel Kasad) Mayor Jenderal TNI Drajad Brima Yoga dalam sambutannya yang disampaikan Ketua Tim Binkom Cegah Konflik Sosial, Letkol Inf Fernando Batubara, menekankan pentingnya peran seluruh komponen bangsa dalam menjaga persatuan dan mencegah konflik sosial.
Menurutnya, sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga saat ini, pembangunan nasional tidak terlepas dari berbagai tantangan keamanan. Berbagai gejolak, termasuk konflik sosial, dapat mengganggu stabilitas keamanan, menimbulkan kerugian harta benda, korban jiwa hingga trauma psikologis bagi masyarakat.
“Upaya pencegahan terjadinya konflik sosial merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan agar konflik tidak semakin meluas, sehingga stabilitas keamanan yang kondusif tetap terjaga,” demikian pesan Asintel Kasad yang disampaikan Letkol Inf Fernando Batubara.
Dia juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus bekerja sama menjaga persatuan dan kesatuan di tengah berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Selain itu, masyarakat diminta tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan adanya indikasi atau potensi konflik di lingkungan masing-masing, sehingga langkah preventif dapat segera dilakukan.
“Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk selalu bekerja sama menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila terdapat hal yang mengarah pada potensi konflik di sekitar tempat tinggal masing-masing, agar dapat menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang sehingga upaya preventif dapat ditempuh guna menghindari kerugian,” pesannya.
Kegiatan Binkom Cegah Konflik Sosial tersebut dilaksanakan melalui metode ceramah dan tanya jawab. Para peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan membahas berbagai persoalan yang berpotensi memicu konflik di wilayah.
Melalui kegiatan ini, Kodim 1019 Katingan berharap sinergitas seluruh komponen masyarakat semakin kuat, sehingga berbagai potensi konflik dapat dideteksi dan dicegah sejak dini demi menjaga keamanan serta kondusivitas Kabupaten Katingan.
Pewarta : Naslee/Rendhik Andika
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Huawei Segera Luncurkan Perangkat Wearable Kelas Flagship dalam Kampanye “Chase the Wild” di Munich pada 2 September
calendar_today 27.08.2026 - person - timer ~
Munich (ANTARA/PRNewswire)- Huawei segera memperkenalkan jajaran produk terbarunya dalam acara "Chase the Wild" yang digelar pada 2 September di Munich, Jerman. Peluncuran ini menjadi bagian dari kampanye global Huawei yang menghadirkan rangkaian perangkat baru untuk mendukung berbagai aktivitas pengguna.
Dalam acara tersebut, Huawei akan meluncurkan sejumlah produk yang mencakup smartwatch, tablet, smartphone, dan perangkat audio. Seluruhnya dirancang untuk mendukung aktivitas olahraga, kesehatan, kreativitas, dan eksplorasi sehingga membantu pengguna menjalani gaya hidup yang lebih bebas dan menarik.
Produk yang menjadi sorotan utama adalah HUAWEI WATCH GT 7 Series, sports watch kelas flagship terbaru Huawei. Seri ini menghadirkan pengalaman wearable premium melalui empat aspek utama, yakni desain yang berani, performa luar ruang yang lebih baik, fitur pengelolaan kesehatan yang komprehensif, serta daya tahan baterai sangat panjang untuk menunjang gaya hidup aktif.
HUAWEI WATCH 6 Series, salah satu smartwatch kelas flagship dari Huawei, kembali hadir di pasar Eropa setelah absen selama setahun. Seri ini menawarkan desain baru yang lebih modern, fitur yang lebih cerdas, fitur pengelolaan kesehatan yang lebih lengkap, serta analisis berbasis AI untuk berbagai aktivitas olahraga.
Di bidang teknologi kesehatan, Huawei juga akan memperkenalkan HUAWEI WATCH D3 generasi terbaru, smartwatch untuk memantau tekanan darah yang baru-baru ini memperoleh sertifikasi CE-MDR di Eropa. Dengan kemampuan pemantauan kesehatan berstandar medis, perangkat ini menjadi salah satu langkah terbaru Huawei dalam menghadirkan teknologi pengelolaan tekanan darah secara digital.
Tak hanya smartwatch, Huawei juga memperbarui sejumlah produk lainnya. HUAWEI MatePad Pro 12 inci hadir sebagai tablet kelas flagship yang mendukung kreativitas dan produktivitas sehingga pengguna dapat bekerja dan berkreasi dengan leluasa dari mana saja. Seri audio HUAWEI FreeBuds Neo juga akan diperkenalkan secara global untuk pertama kalinya. Produk ini menawarkan earbud dengan desain trendi, performa tinggi, dan fitur peredam bising yang memadukan gaya personal dengan pengalaman audio imersif. Sementara itu, HUAWEI nova 16s Series hadir di pasar global dengan fitur versi terbaru serta fitur portrait photography yang lebih baik untuk menghadirkan pengalaman penggunaan smartphone yang semakin nyaman dan menyenangkan.
Huawei selalu mengembangkan inovasi untuk mewujudkan kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Bagi perusahaan, teknologi bukan sekadar sarana yang menghubungkan manusia, namun juga pendamping yang mendukung perkembangan diri, eksplorasi, dan ekspresi diri. Peluncuran produk "Chase the Wild" mencerminkan visi tersebut melalui perangkat yang lebih cerdas, intuitif, dan semakin terintegrasi dengan keseharian pengguna.
Baik saat mengejar target kebugaran, mencari inspirasi untuk berkarya, maupun sekadar ingin lebih dekat dengan dunia di sekitar, Huawei menghadirkan teknologi yang mendampingi pengguna tanpa menghambat aktivitas mereka. Dengan begitu, pengguna semakin bebas untuk mengeksplorasi dan menjalani kesehariannya.
SOURCE HUAWEI
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemerintah tawarkan skema pembiayaan guna serap stok hunian di Jakarta
calendar_today 27.08.2026 - person - timer ~
Pemerintah tawarkan skema pembiayaan guna serap stok hunian di Jakarta
Kamis, 27 Agustus 2026 23:28 WIB
Suasana Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (27/8/2026). ANTARA/HO-REI DKI Jakarta
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menawarkan berbagai skema pembiayaan untuk mempercepat penyerapan stok hunian di Jakarta melalui optimalisasi rumah susun, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian vertikal yang lebih terjangkau.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kreshnariza Harahap mengatakan tantangan pembangunan perumahan tidak semata-mata berada pada sisi penyediaan unit.
"Tetapi, bagaimana memastikan rumah yang sudah tersedia dapat terhubung dengan masyarakat yang membutuhkan melalui dukungan pembiayaan yang tepat," kata Kreshnariza dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta Tahun 2026 di Jakarta, Kamis.
Rakerda yang mempertemukan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, REI DKI Jakarta, membahas mengenai keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan hunian di wilayah tersebut.
Pemerintah bersama pelaku usaha properti mengoptimalkan existing housing stock dan memperluas akses hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi transportasi publik sebagai solusi atas keterbatasan lahan di Jakarta.
"Ketika produk hunian, pembiayaan dan kebutuhan masyarakat dapat dipertemukan, maka stok hunian yang ada dapat menjadi bagian dari solusi pemenuhan kebutuhan rumah," ucapnya.
Pemerintah terus melakukan berbagai terobosan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian vertikal, salah satunya melalui Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada 6 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut memberikan sejumlah relaksasi pembiayaan, antara lain perpanjangan tenor maksimal hingga 40 tahun dengan suku bunga 6 persen per tahun atau bunga berjenjang, IJP yang dapat ditanggung pemerintah, serta konversi Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) menjadi subsidi biaya proses FLPP untuk Rusun Umum.
Untuk wilayah Jabodetabek, harga jual satuan rumah susun umum ditetapkan pada kisaran Rp13 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi, dengan luas lantai unit antara 21 hingga 45 meter persegi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses MBR terhadap hunian vertikal.
Pemerintah saat ini juga mendorong skema KPR Susun Inden dan KPR Danantara. KPR Danantara menggunakan skema suku bunga efektif berjenjang mulai dari 2,75 persen pada tahun pertama hingga ketiga dan maksimal 12,5 persen pada tahun ke-21 hingga ke-30, dengan tenor kredit hingga 30 tahun.
Menurutnya, kebijakan pembiayaan tersebut perlu diikuti kesiapan pengembang dalam menghadirkan produk yang sesuai dengan karakteristik masyarakat perkotaan, termasuk generasi muda.
“Pengembangan hunian tidak cukup hanya memperhatikan harga. Luasan unit, desain, fleksibilitas pembayaran, kualitas bangunan dan lokasi juga menjadi faktor penting agar produk benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan Property Technology (PropTech) untuk memetakan existing stock secara riil sehingga ketersediaan hunian dapat lebih cepat dipertemukan dengan calon pembeli.
Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar mengatakan salah satu tantangan sektor perumahan Jakarta saat ini adalah masih adanya hunian yang telah dibangun namun belum terserap pasar secara optimal.
Berdasarkan riset Colliers Indonesia yang menjadi rujukan REI DKI Jakarta, terdapat sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta yang belum terserap pasar.
Menurutnya, keberadaan existing housing stock seharusnya dapat menjadi peluang untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, terutama di tengah keterbatasan lahan Jakarta.
Namun, optimalisasi stok hunian tersebut membutuhkan dukungan kebijakan, insentif dan instrumen pembiayaan yang mampu menjembatani harga hunian dengan kemampuan masyarakat.
"Jangan sampai kita terus berbicara tentang kebutuhan membangun rumah baru, sementara di sisi lain ada hunian yang sudah tersedia tetapi belum bisa diakses oleh masyarakat," ujar Arvin.
Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Ledy Natalia mengatakan persoalan keterjangkauan hunian di Jakarta sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat.
Menurutnya, backlog perumahan di Jakarta masih menjadi tantangan besar. Data yang menjadi bahan pembahasan dalam Rakerda REI DKI Jakarta menunjukkan backlog perumahan Jakarta mencapai sekitar 402.287 kepala keluarga, sementara kenaikan harga tanah dan tekanan daya beli masyarakat semakin memperbesar tantangan penyediaan hunian.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan instrumen pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.
Salah satunya melalui Fasilitas Pembiayaan Perolehan Perumahan (FPPR) yang memberikan sejumlah kemudahan, antara lain bunga tetap 5 persen hingga akhir tenor, pembiayaan hingga 100 persen tanpa uang muka, tenor hingga 20 tahun, perlindungan asuransi serta bebas biaya provisi dan administrasi.
"Skema tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk hunian eksisting, sehingga berpotensi mendukung upaya mempercepat penyerapan hunian yang telah tersedia," katanya.
Pemprov DKI Jakarta bersama perbankan dan pelaku usaha telah mengembangkan sejumlah proyek hunian terjangkau, antara lain Menara Samawa, Menara Kanaya, Sentraland Cengkareng, Bandar Kemayoran, serta proyek kolaborasi dengan PT SPI.
Pewarta : Muhammad Harianto
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Penuhi panggilan saksi, BPKH tegaskan komitmen dukung penegakan hukum
calendar_today 27.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menegaskan komitmen lembaga yang dipimpinnya dalam mendukung penegakan hukum, utamanya perihal perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
“BPKH mendukung penuh proses penegakan hukum dan akan terus bersikap kooperatif kepada aparat penegak hukum,” ujar Fadlul Imansyah di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Kamis.
Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa eks staf khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa tiga saksi.
Tiga saksi yang diperiksa yakni Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Deputi Keuangan BPKH Irwanto, serta M Lutfi Makki yang pernah bertugas sebagai Pembantu Staf Teknis Haji 2 (PSTH2) Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah periode 2021-2024.
Fadlul Imansyah bersama Deputi Keuangan BPKH Irwanto hadir memenuhi panggilan aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses penanganan perkara dugaan korupsi terkait kuota haji.
Baca juga: Hakim tolak perlawanan eks Menag Yaqut di kasus korupsi kuota haji
Kehadiran keduanya merupakan bentuk komitmen BPKH untuk menghormati sekaligus mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Fadlul memastikan BPKH siap bersikap kooperatif dengan memberikan data, dokumen, maupun seluruh informasi yang diperlukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami hadir untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang kami ketahui,” katanya.
Fadlul menegaskan BPKH menghormati seluruh tahapan proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Sementara itu, Deputi Keuangan BPKH Irwanto menyampaikan bahwa keterangannya diberikan sebagai bagian dari dukungan terhadap proses pemeriksaan dan upaya mengungkap perkara secara objektif berdasarkan fakta dan bukti.
Baca juga: JPU: Korupsi kuota haji rampas hak warga beribadah
“Kami memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan sepanjang berada dalam kewenangan kami. Prinsipnya, kami mendukung proses hukum yang transparan, objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Irwanto.
BPKH menegaskan pengelolaan keuangan haji merupakan amanah yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, profesionalitas, serta tata kelola yang baik.
“Kami memahami bahwa kepercayaan jamaah merupakan amanah yang sangat besar. Karena itu, BPKH berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara akuntabel,” katanya.
BPKH memastikan akan terus mendukung proses penegakan hukum tanpa mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
Sejalan dengan itu, BPKH berkomitmen memperkuat pengawasan dan pengendalian internal guna memastikan pengelolaan keuangan haji berjalan secara aman, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Perlawanan ditolak, Yaqut siap kooperatif jalani sidang pemeriksaan
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemprov Sulteng tawarkan GIZ kerja sama pengolahan kakao
calendar_today 27.08.2026 - person - timer ~
Pemprov Sulteng tawarkan GIZ kerja sama pengolahan kakao
Kamis, 27 Agustus 2026 23:27 WIB
Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste (kanan) melakukan penanaman bibit kakao di Desa Kapiroe, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (27/8/2026). (ANTARA/Moh Salam)
Palu (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menawarkan potensi kerja sama kepada Badan Usaha Milik Jerman (GIZ) untuk pengolahan komoditas kakao skala Industri Kecil dan Menengah (IKM).
“Kami punya Workshop Rumah Coklat, dengan alat-alat yang masih mumpuni,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulteng Richard Arnold Djanggola di Palu, Kamis.
Ia mengatakan sarana prasarana itu berhenti menyalurkan barang produksi kepada IKM di Sulteng, sejak adanya regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di tahun 2025.
Karena itu, ia berharap workshop tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga yakni GIZ dan program Sustainability and Value Added in Agricultural Supply Chains In Indonesia (SASCI+).
“Kami menawarkan kepada GIZ dan SASCI+, untuk bisa digunakan melatih petani kakao yang selama ini telah didampingi,” ujar dia.
Ia berharap Pemerintah Jerman dapat memfasilitasi hadirnya industri pengolahan kakao, walaupun hanya setengah jadi di Sulteng. Ia pun menawarkan lokasi pembangunan dapat dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, dengan produk setengah jadi seperti pasta coklat.
Richard mengatakan coklat hasil produksi IKM di Sulteng bisa menandingi produksi yang berada di luar Sulteng. Sehingga itu menjadi salah satu potensi yang bisa menjadi pertimbangan adanya industri pengolahan skala besar.
Dia mengakui walaupun tanaman kakao sulteng melimpah dengan kondisi ekspor ke luar negeri, tetapi tidak tercatat sebagai pendapatan dari Sulteng.
“Nama coklatnya Sulteng, tetapi bukan di ekspor dari Sulteng, Namanya dari kantor perusahaan yang terdaftar di Surabaya atau Jakarta,” katanya menegaskan.
Pernyataan itu Richard sampaikan saat kunjungan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste bersama GIZ di Sulawesi Tengah 26-28 Agustus 2026.
Sementara itu, Koordinator GIZ Sulawesi Tengah Ismet Khaeruddin mengungkapkan pihaknya telah memanfaatkan Workshop Rumah Coklat milik Disperindag Sulteng, dalam dua tahun terakhir.
“Kami sudah melakukan itu sebanyak dua kali dan antusiasme dari petani dan IKM cukup tinggi,” ujar dia.
Pewarta : Fauzi
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Gerindra Ikut ‘Marahi’ Budi Arie Soal Obrolannya dengan Jokowi
calendar_today 27.08.2026 - person - timer ~
Kamis, 27 Agustus 2026, 23:27 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Gerindra ikut mengomentari pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029. Pernyataan Budi Arie yang menggunakan istilah patahan sejarah dinilai tidak relevan untuk menggambarkan kondisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Wasekjen Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Kawendra Lukistian menilai analogi tersebut tidak memiliki dasar sejarah yang kuat. Menurut dia, pemerintahan Prabowo berdiri di atas fondasi konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Kawendra menegaskan bahwa Gerindra tidak ingin larut dalam spekulasi mengenai dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Fokus partai, kata dia, adalah memastikan pemerintahan Prabowo dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Gerindra juga menyatakan akan terus mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso yang sebelumnya menyebut partai belum memberikan ruang untuk pembahasan mengenai Pemilu 2029.
Menurut Kawendra, Gerindra memilih tetap tegak lurus mengawal berbagai program yang dicanangkan Prabowo tanpa terpengaruh oleh wacana mengenai kemungkinan percepatan dinamika politik.
Kawendra juga menekankan bahwa dukungan Gerindra kepada Prabowo telah teruji sejak jauh sebelum Prabowo memperoleh mandat kekuasaan. Dukungan tersebut, menurutnya, terbentuk melalui perjalanan panjang, termasuk ketika Prabowo mengalami kekalahan dalam sejumlah kontestasi politik.
Baca Juga: Kata Gerindra soal Prabowo Suruh Minggir Menteri yang Tidak Sanggup Kerja
Karena itu, berbagai spekulasi mengenai arah politik ke depan tidak mengubah sikap Gerindra. Partai tersebut memastikan akan tetap membersamai Prabowo dan fokus mengawal jalannya pemerintahan.
Kawendra menggambarkan sikap tersebut sebagai bentuk keteguhan dalam menghadapi ketidakpastian. Bagi Gerindra, keyakinan tidak bergantung pada kemampuan mengetahui apa yang akan terjadi, melainkan keberanian untuk tetap bertahan menghadapi berbagai dinamika.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat