Qualcomm Pamer Snapdragon 8 Elite Gen 6 dan Snapdragon X2 Series

calendar_today 01.10.2026 - person  - timer ~

Jakarta -

Qualcomm menggelar ajang Snapdragon Partners & Media Event Indonesia 2026 di Jakarta. Dalam gelaran ini, Qualcomm memamerkan jajaran chipset generasi terbaru yang siap mengarungi era Agentic AI, mencakup Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Snapdragon 8 Elite Gen 6, serta Snapdragon X2 Series untuk perangkat mobile dan PC.

Qualcomm menekankan pendekatan berbasis sistem (system-level) yang mengintegrasikan CPU, GPU, NPU, sistem sensor, konektivitas, hingga memori secara bersamaan agar Agentic AI pada perangkat dapat bekerja lebih personal, responsif, serta peka terhadap konteks kebutuhan pengguna.

"Perluasan Snapdragon ke berbagai kategori komputasi membuka peluang baru bagi Qualcomm dan para mitra untuk menghadirkan pengalaman yang lebih terhubung dan personal. Di era Agentic AI, kebutuhan komputasi menjadi semakin terintegrasi antara perangkat, edge, dan cloud," ujar Vice President Qualcomm Technologies, Inc. sekaligus President Qualcomm Southeast Asia, Australia and New Zealand, ST Liew.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lini Mobile: Strategi Dual Flagship untuk Smartphone Premium

Pada kategori smartphone, Qualcomm menerapkan strategi dual-flagship guna memenuhi kebutuhan pasar premium yang beragam:

  • Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: Varian tertinggi ini difokuskan untuk pemrosesan Agentic AI tingkat lanjut yang mampu mengolah teks, suara, dan gambar secara langsung di dalam perangkat (on-device). Didukung CPU Qualcomm Oryon generasi terbaru serta teknologi Adreno Neural Fusion, chipset ini menyajikan grafik gaming berbasis AI yang imersif dan pengalaman kreasi konten tingkat tinggi.
  • Snapdragon 8 Elite Gen 6: Dirancang untuk memberikan keseimbangan antara performa pemrosesan AI, kemampuan fotografi, dan efisiensi penggunaan daya pada lebih banyak perangkat flagship.

Lini Compute: Snapdragon X2 Series dan Ekspansi Ekosistem PC

Untuk lini komputasi PC, Qualcomm meluncurkan Snapdragon X2 Series yang membawa lompatan performa signifikan tanpa mengorbankan masa pakai baterai:

  • Performa & Efisiensi Tinggi: Snapdragon X2 Series menawarkan peningkatan performa hingga 67% dibandingkan generasi sebelumnya, dengan konsumsi daya yang justru lebih hemat hingga 43%.
  • NPU 80 TOPS: Diperkuat GPU Adreno X2 dan NPU berkapasitas 80 TOPS (67% lebih cepat), PC bertenaga Snapdragon X2 mampu menjalankan model Agentic AI secara mandiri dan langsung di perangkat.
  • Ekosistem Aplikasi & Lini 'Googlebook': Ekosistem Snapdragon PC kini mendukung lebih dari 7.300 aplikasi dan 3.000 game. Qualcomm juga memperkenalkan seri Snapdragon C untuk laptop kelas entry-level, serta menyambut kehadiran perangkat Googlebook ke dalam jajaran PC berbasis Snapdragon.

Selain lini mobile dan PC, Qualcomm turut memamerkan jajaran ekosistem perangkat pendukung berbasis Snapdragon seperti Ray-Ban Meta Glasses, Meta Quest 3, Bose Headphones dan Earbuds, Lenovo Legion Gaming Tab, hingga Samsung Watch Ultra 2.

Executive Vice President sekaligus Chief Marketing Officer Qualcomm Incorporated, Don McGuire, menutup dengan menegaskan komitmen perusahaan untuk pasar lokal.

"Teknologi akan memberikan nilai yang lebih besar ketika mampu menjawab kebutuhan nyata. Karena itulah, Qualcomm bekerja sama dengan para pembuat perangkat, merek, kreator, komunitas, dan ecosystem partners untuk menjadikan inovasi Snapdragon lebih relevan dan mudah digunakan oleh konsumen, khususnya di Indonesia," pungkas Don McGuire.

(asj/asj)

TAGS

LIHAT LAINNYA

Hati-hati! BPOM Ingatkan Penjualan Produk Ilegal di E-Commerce Makin Marak

calendar_today 01.10.2026 - person  - timer ~

Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan gudang penyimpanan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik impor ilegal di Kabupaten Tangerang, Banten. Produk impor yang ditemukan tersebut dijual 100 persen secara online melalui e-commerce.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan temuan ini berawal dari penelusuran terhadap peredaran produk impor ilegal di platform digital. BPOM melakukan pemantauan selama hampir satu bulan sebelum menemukan lokasi yang digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan produk.

"Produk impor (ileagal) ini dijualnya 100 persen secara online," kata Taruna dalam konferensi pers di Kabupaten Tangerang, Rabu (30/9/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penelusuran dilakukan oleh Direktorat Siber dan Direktorat Intelijen BPOM. Petugas bahkan melakukan pembelian produk secara online untuk mengetahui jalur distribusi hingga lokasi penyimpanannya.

Dari pemeriksaan pada Selasa (29/9/2026), BPOM menemukan 44 item obat bahan alam dan suplemen kesehatan tanpa izin edar dengan total 23.532 pcs dan nilai keekonomian sekitar Rp 6,1 miliar.

Selain itu, ditemukan 243 item kosmetik tanpa izin edar dan atau diduga palsu dengan total 436.059 pcs dan nilai keekonomian sekitar Rp 18,9 miliar.

Secara keseluruhan, terdapat 287 item produk dengan total temuan disebut mencapai lebih dari 2 juta pcs. Estimasi nilai keekonomiannya melebihi Rp 25 miliar. Temuan didominasi produk impor asal China, disusul Amerika Serikat dan Australia.

Taruna mengatakan produk-produk tersebut tidak memiliki izin edar sehingga tidak melalui evaluasi BPOM. Keamanan dan kualitas kandungannya pun belum dapat dipastikan.

"Kami belum sampai pada tahap melihat kandungan-kandungan apa. Tapi yang jelas sesuatu yang dijual secara ilegal, tanpa standar pasti kemungkinan besar mengandung bahan berbahaya," ujarnya.

Saat ini BPOM masih melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel produk untuk mengetahui kandungannya. BPOM juga belum menyimpulkan adanya bahan berbahaya sebelum hasil pemeriksaan laboratorium selesai.

Dari pemeriksaan awal, produk tersebut diduga masuk ke Indonesia melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan atau tanpa dokumen importasi. Produk kemudian disimpan di gudang sebelum dipasarkan melalui e-commerce.

BPOM masih menelusuri jalur masuk produk dan jaringan distribusinya bersama kepolisian, Badan Intelijen Negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi terkait lainnya.

(mal/up)

Siapa Nurkholisoh Ibnu Aman? Belasan Tahun Jadi Ekonom BI, Kini Jabat Wamenkeu

calendar_today 01.10.2026 - person  - timer ~

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:15 WIB

Jakarta, VIVA – Nurkholisoh Ibnu Aman resmi masuk jajaran pemerintahan setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026). Ia dilantik bersama Luky Alfirman berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026.

Baca Juga

Penunjukan tersebut membawa ekonom dan peneliti yang memiliki pengalaman di sektor swasta, akademik, serta bank sentral itu ke Kementerian Keuangan. Sebelum dilantik, Nurkholisoh kembali berkarier di Bank Indonesia sebagai Senior Researcher.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pendidikan Nurkholisoh Ibnu Aman

Baca Juga

Nurkholisoh mengawali pendidikan tingginya di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia mengambil jurusan Teknik Industri dan menempuh pendidikan pada 1997 hingga 2002.

Setelah menyelesaikan studi di ITB, ia melanjutkan pendidikan ke Chalmers University of Technology di Swedia. Pada 2002 hingga 2004, Nurkholisoh menempuh program magister dan meraih gelar Master of Science.

Baca Juga

Perjalanan pendidikannya kemudian berlanjut ketika ia telah menjalani karier di Bank Indonesia. Pada 2010 hingga 2012, ia mengambil program Master of Business Administration (MBA) dengan fokus Finance and Economics di University of Chicago Booth School of Business.

Tidak berhenti di jenjang magister, Nurkholisoh kemudian melanjutkan pendidikan doktoral di University of Edinburgh Business School. Ia menempuh program tersebut pada 2020 hingga 2025 dan memperoleh gelar PhD di bidang Finance.

Pernah Berkarier di EY hingga Bank Indonesia

Sebelum masuk ke bank sentral, Nurkholisoh sempat mengawali karier profesionalnya di sektor swasta. Ia bekerja sebagai Senior Associate di Ernst & Young (EY) pada 2004 hingga 2005.

Setelah itu, ia bergabung dengan Bank Indonesia pada 2006. Di bank sentral, Nurkholisoh menjabat sebagai Senior Economist dan menjalankan peran tersebut hingga 2019.

Pengalaman hampir 13 tahun sebagai ekonom di Bank Indonesia membuat perjalanan kariernya banyak bersinggungan dengan kajian dan riset ekonomi. Di tengah perjalanan tersebut, ia juga melanjutkan pendidikan MBA di Amerika Serikat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di University of Edinburgh Business School, Nurkholisoh kembali bergabung dengan Bank Indonesia pada November 2024. Kali ini, ia menempati posisi sebagai Senior Researcher.

Posisi tersebut menjadi jabatan yang diembannya sebelum akhirnya ditarik ke pemerintahan dan dipercaya sebagai Wamenkeu.

Halaman Selanjutnya

Jadi Salah Satu dari Tiga Wamenkeu

Profil Arrmanatha Nasir, Eks Bankir yang Kini Jadi Menteri Luar Negeri - Nasional Katadata.co.id

calendar_today 01.10.2026 - person  - timer ~

Presiden Prabowo Subianto hari ini menunjuk Arramanatha Nasir menjadi menteri luar negeri (menlu). Diplomat yang akrab disapa Tata itu menduduki posisi tersebut setelah Menlu sebelumnya, Sugiono, dilantik Prabowo menjadi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan keudayaan (menko PMK).

Diplomat kelahiran Bangkok, Thailand, pada 30 Desember 1971 itu telah berkarier di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sejak 1997. Sebelum dipercaya menjadi menlu, ia menjabat sebagai wakil menteri luar negeri sejak Oktober 2024, mendampingi Sugiono bersama dua wamenlu lainnya, Muhammad Anis Matta dan Arif Havas Oegroseno.

Tata pernah mendapat penugasan diplomatik di dalam dan luar negeri, termasuk perundingan perdagangan internasional, hubungan multilateral, serta perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga pernah menjadi juru bicara Kemlu dan duta besar RI untuk Prancis.

Mengawali Karier di Sektor Perbankan

Tata memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, manajemen bisnis, dan hubungan internasional. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari University of Buckingham, Inggris, pada 1993.

Setahun kemudian, ia menyelesaikan pendidikan magister bidang administrasi bisnis dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di University of Leicester, Inggris. Tata kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dan meraih gelar magister di bidang hubungan internasional.

Sebelum berkarier sebagai diplomat, Tata sempat bekerja di sektor perbankan. Riwayat pengalaman kerja yang tercantum dalam profil LinkedIn-nya mencatat ia pernah berkarier di Bank Dagang Negara Indonesia sebagai financial institutions officer pada 1996–1997. Latar belakang tersebut membuat Tata kerap diberi tugas menangani isu perdagangan, ekonomi, pembangunan, dan kerja sama multilateral.

Pada 2001–2004, tata bertugas sebagai sekretaris II sekaligus negosiator Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Swiss.

Setelah itu, ia menangani isu perdagangan dan pertanian di Kemlu. Ia kemudian bertugas di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, AS, pada 2008–2012. Dalam penugasan tersebut, ia menangani isu ekonomi dan pembangunan di forum PBB. Kariernya berlanjut ketika ia dipercaya menjadi juru bicara Kemlu pada 2014–2019.

Pada 2019, Tata ditunjuk sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Prancis. Penugasan tersebut juga mencakup Andorra dan Monako serta perannya sebagai delegasi tetap RI untuk UNESCO. Ia menjalankan tugas tersebut hingga 2021.

Pada tahun yang sama, Tata mendapat penugasan sebagai wakil tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di New York. Ia juga menjadi wakil tetap RI untuk Otoritas Kawasan Dasar Laut Internasional atau International Seabed Authority (ISA). Pada Juli 2023, ia menyerahkan surat kepercayaan kepada sekretaris jenderal ISA di Kingston, Jamaika.

Arrmanatha kemudian dipercaya menjadi wakil menteri luar negeri dalam pemerintahan Prabowo Subianto sejak Oktober 2024. Selama menjabat, ia terlibat dalam berbagai agenda diplomasi multilateral, termasuk pembahasan isu Palestina dan reformasi sistem multilateral di PBB.

Total Kekayaan Rp 16,2 Miliar

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total kekayaan Arrmanatha Nasir senilai Rp 16,26 miliar. Laporan tersebut disampaikan pada 31 Maret 2026 untuk periode pelaporan 2025.

Dalam LHKPN itu, harta kekayaan Arrmanatha didominasi aset tanah dan bangunan senilai Rp 11,79 miliar. Aset itu terdiri atas enam bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Bogor, Jawa Barat.

Aset tersebut antara lain berupa tanah seluas 788 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp 9,08 miliar serta tanah dan bangunan seluas 50 meter persegi dan 100 meter persegi di Bogor senilai Rp 500 juta. Ia juga memiliki empat bidang tanah lainnya di Bogor.

Selain properti, Tata melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp 1,78 miliar. Aset tersebut terdiri atas mobil Land Rover Defender buatan 2015 senilai Rp 1,78 miliar dan sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2014 senilai Rp 5 juta.

Ia juga tercatat punya surat berharga senilai Rp 2,03 miliar, harta bergerak lainnya Rp 166 juta, serta kas dan setara kas Rp 483,99 juta. Dalam laporan itu, Arrmanatha tidak mencantumkan nilai harta lainnya dan tidak melaporkan utang.

ANTAM dan Pemprov Kepulauan Riau Perkuat Penyediaan Fasilitas Publik

calendar_today 01.10.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memperkuat sinergi dalam penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat melalui Taman Kota Kijang, Kabupaten Bintan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Pengikatan Ganti Kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kerja sama ini mencerminkan perhatian kedua pihak terhadap kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang nyaman dan lingkungan perkotaan yang berkualitas. Sebagai ruang terbuka hijau, Taman Kota Kijang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial, rekreasi, dan interaksi masyarakat.

Direktur Strategi Korporasi, Pengembangan Usaha, dan Komersial Handi Sutanto, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian dari komitmen ANTAM untuk memberikan kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Bintan memiliki tempat penting dalam perjalanan sejarah ANTAM. Hubungan yang telah terjalin menjadi landasan bagi kami untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Sinergi dengan Pemprov Kepri melalui Taman Kota Kijang merupakan wujud komitmen tersebut, sekaligus bagian dari penerapan prinsip ESG ANTAM dengan mendukung keberadaan ruang terbuka hijau, memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, serta tetap mengedepankan tata kelola yang baik," ujar Handi dalam keterangan resmi, Kamis (1/10/2026).

Menurut Handi, pengelolaan aset perusahaan secara bertanggung jawab dapat memberikan nilai tambah sosial dan lingkungan. ANTAM mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam membangun kerja sama yang selaras dengan kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi atas dukungan ANTAM terhadap pengembangan ruang publik di Kabupaten Bintan. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan memiliki peran penting dalam memperluas manfaat pembangunan.

"Kepentingan masyarakat menjadi perhatian utama dalam sinergi ini. Kami mengapresiasi komitmen ANTAM dalam mendukung Taman Kota Kijang sebagai ruang publik yang nyaman dan bermanfaat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan perusahaan dapat bersama-sama memberikan kontribusi bagi kualitas hidup masyarakat," ujar Ansar.

Ansar menambahkan, keberadaan ruang terbuka hijau merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Selain mendukung kualitas lingkungan, ruang publik menyediakan tempat bagi aktivitas masyarakat dan memperkuat kehidupan sosial di kawasan perkotaan.

Penandatanganan turut disaksikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Diah Yuliastuti, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mudzakir, sebagai bagian dari sinergi dan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam mendukung pemanfaatan Taman Kota Kijang bagi masyarakat.

Perjanjian pengikatan tersebut menegaskan komitmen ANTAM dan Pemprov Kepri untuk mendukung pemanfaatan Taman Kota Kijang bagi kepentingan masyarakat. Kesepakatan ini menjadi bagian dari tahapan penyelesaian melalui mekanisme ganti kerugian untuk kepentingan umum dengan tetap memperhatikan pemenuhan seluruh ketentuan dan tata kelola yang berlaku.

Sinergi ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam mendukung kepentingan umum. Semangat tersebut juga membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama merawat Taman Kota Kijang sebagai fasilitas publik yang menjadi kebanggaan bersama.

"Bagi ANTAM, kontribusi perusahaan juga tercermin dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Kami berharap sinergi ini memperkuat hubungan ANTAM dengan Pemprov Kepri dan masyarakat Bintan, serta menjadi bagian dari upaya bersama membangun daerah," tutur Handi.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]

Transportasi dan makanan sumbang 70,19 persen inflasi di Papua Barat - ANTARA News Papua Tengah

calendar_today 01.10.2026 - person  - timer ~

Manokwari (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok transportasi serta makanan, minuman dan tembakau menyumbang 3,65 poin persentase atau 70,19 persen terhadap inflasi tahunan Provinsi Papua Barat pada September 2026 sebesar 5,20 persen.

Kepala BPS Papua Barat Merry saat konferensi pers di Manokwari, Kamis, mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang tertinggi dengan andil 2,43 poin persentase, sedangkan makanan, minuman dan tembakau 1,22 poin persentase.

“Transportasi mengalami inflasi 20,27 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi tahunan 3,42 persen,” ujarnya.

Dia menyebut kenaikan indeks harga dua komoditas kelompok transportasi yaitu angkutan udara dan bensin menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi tahunan pada September 2026, kemudian disusul komoditas beras serta nasi dengan lauk.

Adapun kelompok lainnya yang turut mendorong inflasi dengan andil relatif lebih kecil, antara lain restoran, perawatan jasa pribadi, pakaian dan alas kaki, kelompok rekreasi, perlengkapan rumah tangga, serta kelompok lainnya.

“Inflasi tahunan Papua Barat lebih rendah dari periode Agustus 2026 yang tercatat sebesar 5,27 persen (yoy),” ujar Merry.

Secara bulanan, kata dia, Papua Barat mengalami inflasi sebesar 0,90 persen mtm (month to month) berbanding terbalik dengan kondisi periode Agustus 2026 yang terjadi deflasi 1,19 persen mtm, dan lebih rendah dibanding September 2025.

Inflasi bulanan tersebut dipengaruhi kenaikan indeks dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,58 poin persentase, disusul transportasi 0,27 poin persentase, kelompok perawatan jasa pribadi, serta lainnya.

“Ada lima komoditas penyumbang utama inflasi bulanan Papua Barat, yaitu angkutan udara, ikan cakalang, tomat, daging ayam ras, dan sayur kangkung,” ucap Merry.

Menurut Merry, tingkat inflasi Papua Barat secara tahun kalender (year to date/y-to-d) pada periode September 2026 tercatat 3,08 persen, sedangkan secara tahunan mencapai 5,20 persen atau berada di atas kisaran nasional 2,5±1 persen.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

KPK kawal penguatan tata kelola Pemprov Papua Tengah cegah korupsi - ANTARA News Papua Tengah

calendar_today 01.10.2026 - person  - timer ~

Nabire (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal penguatan tata kelola Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru guna mencegah potensi korupsi sejak awal penyelenggaraan pemerintahan.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung di Nabire, Kamis, mengatakan penguatan tata kelola penting karena Papua Tengah masih berada pada tahap awal pemerintahan sehingga fondasi birokrasi perlu dibangun secara cermat.

“Ada tiga area dalam program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, yakni perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ),” kata Maruli.

Ia mengatakan pimpinan pemerintah daerah dan DPRP perlu memahami regulasi secara menyeluruh agar penyusunan rencana pembangunan dan anggaran terhindar dari potensi penyimpangan sejak awal.

Selain perencanaan dan penganggaran, KPK mencermati mekanisme pengadaan barang dan jasa, hibah, serta pokok-pokok pikiran DPRP dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Hasil pembahasan dan langkah mitigasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang menjadi instrumen pemantauan KPK. Pemprov Papua Tengah juga diminta melaporkan perkembangan tindak lanjut setiap bulan.

“BPKP Perwakilan Papua Tengah juga memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menindaklanjuti kesepakatan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Maruli mengatakan berdasarkan hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir, Papua Tengah masih berada dalam kategori rentan korupsi dengan poin di bawah 72,99.

KPK juga menggunakan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur upaya pencegahan di pemerintah daerah.

SPI menilai integritas berdasarkan pengalaman dan persepsi pegawai, pengguna layanan, serta pihak ahli.

Ia berharap pembenahan tata kelola dapat meningkatkan kondisi integritas Papua Tengah ketika SPI kembali dilakukan pada tahun berikutnya.

“Angka SPI bukan menjadi tujuan utama, melainkan tolok ukur untuk melihat perkembangan pembenahan tata kelola dan memastikan langkah pencegahan berjalan secara konsisten,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen menindaklanjuti kesepakatan bersama KPK sebagai bagian dari upaya memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami sudah menandatangani berita acara kesepakatan dan kami akan menindaklanjuti apa yang kita sepakati bersama tadi,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah Catur Budi Wibowo mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan KPK untuk mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut.

“BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah siap dalam membantu pengawalan penguatan tata kelola kepemerintahan di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah,” katanya.
 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK kawal fondasi tata kelola Papua Tengah cegah korupsi

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Aditya Tri gagal raih medali setelah false start di final speed putra - ANTARA News Bangka Belitung

calendar_today 01.10.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Atlet panjat tebing Indonesia Aditya Tri Syahria gagal meraih medali nomor speed putra setelah melakukan false start pada babak final Asian Games 2026 di Portmesse Nagoya Exhibition Hall, Aichi, Jepang, Kamis.

Aditya tampil di Lane B pada putaran final. Namun, langkah atlet berusia 23 tahun itu terhenti setelah melakukan false start, sehingga tidak dapat melanjutkan perlombaan dan dipastikan tidak meraih medali.

"Semua variabel dalam speed itu banyak banget, saya pikir saya sudah berusaha tenang, percaya diri, yakin, dan seperti hasil yang tadi, sepersekian detik saya false start," ujar Aditya seusai perlombaan.

"Ini pelajaran berharga untuk saya, untuk ke depan bisa jadi lebih baik lagi, dan terutama pengelolaan diri."

Sebelumnya, Aditya tampil impresif sejak babak perempat final. Berada di heat pertama bersama Jinyong Jo dari Korea Selatan, Aphiwit Limpanichpakdee dari Thailand, dan Chi Fung Au dari Hong Kong, Aditya menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 4,83 detik.

Pada semifinal, Aditya kembali menunjukkan performa apik. Ia finis di posisi pertama dengan waktu 4,786 detik, 0,003 detik di depan Damir Toktarov dari Kazakhstan yang mencatat 4,789 detik.

Sementara itu, atlet Indonesia Veddriq Leonardo yang berada di heat yang sama dengan Aditya harus mengakhiri langkahnya setelah finis di urutan ketiga dengan waktu 4,95 detik. Limpanichpakdee berada di posisi keempat dengan 5,04 detik.

Hasil tersebut mengantarkan Aditya ke babak final, sedangkan Veddriq harus tersingkir.

Pada semifinal heat kedua, dua atlet, Ryo Omasa dan Long Jianguo, melakukan false start. Kondisi tersebut membuat dua atlet lainnya, Shouhong Chu dari China dan Reza Ali Pour Shenazandi Fard dari Iran, otomatis melaju ke final.

Medali emas diraih Shouhong Cu dengan catatan waktu 4,714 detik, perak diraih Ali Pour Shenazandi dengan 5,367 detik, dan perunggu menjadi milik Toktarov dengan catatan 7,342 detik.

Perjalanan Aditya menuju final sebelumnya diawali dengan penampilan gemilang pada babak kualifikasi, Rabu (30/9). Ia menjadi yang tercepat sekaligus memecahkan rekor Asian Games dengan catatan waktu 4,62 detik.

Sementara itu, Veddriq menempati peringkat kelima pada kualifikasi dengan waktu 4,78 detik. Rekor Asian Games sebelumnya, yang dicatat di Guangzhou, China, dipegang Veddriq dengan waktu 4,95 detik.

Pewarta: Arindra Meodia
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Suahasil Blak-Blakan Pembagian Tugas 3 Wakil Menteri Keuangan

calendar_today 01.10.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara buka suara ihwal pembagian tugas tiga wakil menteri keuangan.

Sebagaimana diketahui, Suahasil kini didampingi tiga wakil menteri keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Luky Alfirman dan Nurkholis Ibnu Aman pada hari ini, Kamis (1/10/2026). Selain Luky dan Nurkholis, wakil menteri keuangan yang sudah lebih dahulu menjabat ialah Juda Agung.

Suahasil mulanya menegaskan, posisi tiga wakil menteri keuangan ini kembali seperti semula pada era masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto awal menjabat mulai Oktober 2024.

"Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga Wakil Menteri Keuangan," kata Suahasil saat menyambut Luky dan Nurkholis di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pada awal Prabowo menjabat sebagai presiden, menteri keuangan masih dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati, didampingi dengan tiga wamenkeu, yaitu Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu, dan Thomas Djiwandono.

Lalu, saat Purbaya menjabat sebagai menteri keuangan periode 2025-2026 wakil menteri keuangan tersisa dua, yaitu Suahasil Nazara dan Juda Agung, setelah Anggito menjadi Ketua LPS dan Thomas Djiwandono menjadi deputi gubernur BI, bertukar posisi dengan Juda Agung.

Selanjutnya, tatkala Suahasil dilantik Prabowo sebagai menteri keuanga, posisi Wamenkeu tersisa satu, yakni hanya Juda Agung, sebelum Luky dan Nurkholis dilantik hari ini.

Adapun untuk pembagian tugas dari jajaran wakil menteri keuangan ini, Suahasil mengatakan, hingga saat ini dirinya akan konsolidasi terlebih dahulu, meskipun kepala negara juga tidak secara spesifik menitipkan pesan untuk pembagian tugas tiga Wamenkeu.

"Yang pasti ya, saya ingin sampaikan, di dalam pengangkatan oleh Bapak Presiden, masing-masing diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan," tegas Suahasil.

Walau begitu, Suahasil memastikan, setelah proses konsolidasi dilakukan, nantinya akan ada tugas yang diemban masing-masing sebagai penanggung jawab bersama pengelola fiskal.

"Jadi kami, dengan saya sebagai Menteri Keuangan, pasti kita akan duduk bersama dan kita akan melihat keseluruhan pekerjaan Kementerian Keuangan yang sedemikian komprehensif, lalu kemudian kita akan saling mengisi, saling mengisi, saling mengisi itu nanti kita akan rumuskan," paparnya.

(arj/haa) [Gambas:Video CNBC]

Anggaran ESDM Kalsel 2027 diminta lebih sentuh kebutuhan dasar masyarakat - ANTARA News Kalimantan Selatan

calendar_today 01.10.2026 - person  - timer ~

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi setempat lebih banyak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. 

Permintaan itu saat rapat kerja Komisi III membahas anggaran Dinas ESDM Kalsel 2027 yang dipimpin Ketua Komisinya Hj Mustaqimah di Banjarmasin, Kamis. 

Ketua Komisi III menekankan agar usulan anggota dewan sampaikan, termasuk bantuan yang berorientasi langsung kepada masyarakat, menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran, 

“Yang lebih utama seperti listrik dan air. Itu pasti menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kita lebih mengutamakan itu, baru yang lainnya menyusul,” kata Mustaqimah.

Ia meminta pula setiap usulan yang telah terealisasi seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), terus perbaruan progresnya kepada dewan. 

"Pembaruan data dan progres realisasi penting agar pelaksanaan program dapat dipantau bersama dan usulan berikutnya lebih tepat sasaran, " tegas "Srikandi" Partai Nasdem tersebut. 
Baca juga: DPRD Kalsel kurangi kunker ke luar dan perbanyak dalam daerah

Hasil rapat di Komisi III ini, tambah Mustaqimah, selanjutnya akan pembahasan kembali bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel terkait kemungkinan penyesuaian alokasi sejumlah program. 

"Anggaran dari kegiatan yang dinilai dapat dikurangi, dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat, termasuk penambahan sambungan listrik bagi warga yang belum memiliki kWh meter sendiri," katanya. 

Rapat Kerja Komisi III DPRD Kalsel bahas rencana anggaran Dinas ESDM provinsi setempat Tahun 2027 di Banjarmasin, Kamis) 1/10/2026) siang. (ANTARA/HO Humas Setwan Kalsel)

Mustaqimah menjelaskan, kepemilikan kWh meter secara mandiri tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya, tetapi juga keamanan. 

Sebagai contoh sambungan listrik yang masih “mengait” dengan sambungan lain berpotensi membuat biaya penggunaan membengkak dan menimbulkan risiko keamanan, termasuk ketika terjadi gangguan atau kebakaran, ujar Mustaqimah. 

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Kalsel, H. Endarto, menjelaskan sistem bantuan pasang baru listrik penyalurannya berdasarkan data penerima yang jelas. “Setiap BPBL by name, by address, by proposal,” ujarnya. 

Ia menyatakan, Dinas ESDM akan terus berupaya mengakomodir harapan Komisi III terkait program-program pro rakyat.

Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Firman

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.